Jumat, 27 February 2015

Pemerintah Kesulitan Rumuskan Kualifikasi Novum

Perumusan novum harus diperketat dan diperinci agar tidak ditafsirkan secara umum.
AGUS SAHBANI
Wicipto Setiadi. Foto: Sgp

Pemerintah masih terus menggodok draft Peraturan Pemerintah (PP) terkait pengetatan syarat pengajuan grasi dan peninjauan kembali (PK) kedua dan seterusnya. Pasalnya, pemerintah telah menargetkan enam  bulan PP Pengetatan PK ini akan rampung terhitung sejak sejumlah prinsip dalam penyusunan PP ini pada awal Januari lalu.
 
Sudah hampir dua bulan berlalu, pemerintah ternyata mengalami  kesulitan untuk merumuskan kualifikasi novum (bukti atau keadaan baru) yang bakal dimasukkan dalam draft PP Pengetatan PK itu. “Kualifikasi novum itu termasuk yang dibahas. Novumnya itu seperti apa? Itu kan kami tidak mudah merinci putusan MK soal novumnya. Kami harus cermati lagi,” ujar Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Wicipto Setiadi saat ditemui di gedung MK, Kamis (26/2) kemarin.
 
Wicipto menegaskan draft PP Pengetatan PK ini sudah disiapkan oleh Kemenkumham. Namun, draft tersebut masih memerlukan  masukan dari sejumlah pihak khususnya dari Kejaksaan Agung dan MA. “Dalam diskusi lanjutan nanti diharapkan terdapat koreksi/masukan dari berbagai pihak yang prinsipnya PK boleh diajukan beberapa kali asal ada novum yang lagi dirumuskan,” kata dia.
 
Meski PK boleh diajukan beberapa kali, lanjut Wicipto, bukan berarti pengajuan PK tanpa batasan. Bagaimanapun, pengajuan PK tetap harus dibatasi agar ada  kepastian hukumnya. “Ttentu ada (batasan pengajuan PK). Kalau tidak ada, nanti menjadi tidak ada kepastian. Tapi prinsipnya yang disepakati itu PK boleh beberapa kali,” lanjutnya.
 
Selain itu, dia mengingatkan dalam draft PP itu juga ditekankan terpidana yang sudah mengajukan grasi lalu ditolak presiden, maka tidak boleh mengajukan PK. “pengajuan grasi itu kan mengakui kesalahan lalu minta pengampunan kepada presdein. kok sudah ngaku salah malah ngajuin PK lagi, untuk apa, bukti barunya juga apa?” ujarnya.
 
“Kita masih menargetkan selesai dalam waktu . Kalau tidak ada hal-hal yang krusial (seperti kualifikasi novum) dalam 2-3 pertemuan lagi dengan Kejagung dan MA, pembahasan PP ini akan selesai.” 
 
Sejak awal Januari lalu, sejumlah lembaga menyepakati untuk menyusun Peraturan Pemerintah (PP) terkait pengetatan syarat pengajuan grasi dan peninjauan kembali (PK) kedua dan seterusnya dalam perkara pidana sebagai tindak lanjut (MK) No. 34/PUU-XI/2013.
 
Langkah ini diputuskan sebagai jalan tengah mengatasi polemik pengajuan PK pasca terbitnya  tentang PK Hanya Satu Kali yang dianggap bertentangan dengan putusan MK itu. Kesepakatan itu menghasilkan tiga poin besar yang akan dituangkan dalam PP.
 

 


, sebelum ada ketentuan pelaksanaan tersebut, terpidana belum dapat mengajukan PK berikutnya sesuai Pasal 268 ayat (3) KUHAP) yang telah diubah dengan Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013.
 
Terpisah, Juru Bicara MA Suhadi sepakat agar pengajuan PK tetap perlu dibatasi dengan kualifikasi novum yang sangat ketat. Dia mencontohkan dalam kasus mantan Ketua KPK Antasari Azhar ditemukan novum , sebagai bukti ilmiah yang bisa dikategorikan sebagai novum untuk diberi kesempatan mengajukan PK yang kedua.
 
“Makanya, draft PP perlu dimasukkan kualifikasi novum, jangan kualifikasinya terlalu luas

Dia jelaskan novum merupakan keadaan baru yang ditemukan setelah dijatuhkannya putusan pertama. Sehingga, dengan ditemukan keadaan barunya itu, putusan berikutnya kemungkinan akan berubah. “Bisa saja terdakwa dinyatakan tidak bersalah, (lepas), atau dihukum lebih rendah. Tetapi, praktiknya kadang-kadang bukti aturan dianggap novum,” kata dia. “Novum harus diperketat dan diperinci, ini agar tidak ditafsirkan secara umum”.
pertemuan pihak pemerintah, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung (MA) yang menyepakati







Lho

enam bulan

putusan Mahkamah Konstitusi

SEMA Nomor 7 Tahun 2014

Pertama, bagi terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak presiden, eksekusi tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, menindaklanjuti putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014 masih diperlukan peraturan pelaksanaan secepatnya tentang pengajuan permohonan PK terkait pengertian novum, pembatasan waktu pengajuan PK, dan tata cara pengajuan PK.

Ketiga

scientific evidence

. Kalau semua novum bisa diterima mengajukan PK kedua bisa berbahaya. Selain MA kebanjiran perkara, eksekusi mati sulit untuk dilaksanakan,” kata Suhadi saat dihubungi.

onstlagfoto copy

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua