Minggu, 01 March 2015

Dinilai Berbohong, Pengurus PERADI Akan “Diseret” ke Pengadilan

“Ini Munas advokat, bukan Munas tukang begal.”
Ali
Hasanuddin Nasution. Foto: SGP.


Advokat Johnson Pandjaitan berencana melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pengurus Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) karena dinilai telah berbohong terkait rencana Musyawarah Nasional (Munas) II PERADI di Makassar akhir Maret ini.


“Sudah siap (gugatannya,-red). Materinya kebohongan Ketua Umum dan Sekjen terkait pelaksanaan Munas. gue bisa buktiin. Itu perbuatan melawan hukum,” ujarnya ketika ditemui usai deklarasi Humphrey Djemat sebagai calon Ketum DPN PERADI di Jakarta, Kamis (27/2).  


Johnson mengatakan persiapan pelaksanaan Munas II PERADI di Makassar ini penuh dengan kebohongan, dari rapatnya hingga penentuan waktu dan tempat munas. “Itu bohong semua,” ujarnya.


Puncak kebohongannya, lanjut Jhonson, ketika Rapat Pleno Pengurus PERADI pada 2 Februari lalu. “Rapat itu mengusulkan tempat dan tanggal pelaksanaan Munas, OC (Organizing Committee,-red) dan SC (Steering Committee,-red), padahal itu sudah ditentukan enam bulan yang lalu,” ungkapnya. 


Johnson mengaku bisa membongkar kebohongan itu setelah ia menghubungi pihak hotel, tempat pelaksanaan munas. Hotel itu sudah di-booking sejak enam bulan sebelumnya. “Check aja ke sana. gue udah ketemu dengan managernya. Ini seperti yang gue bilang kayak Soeharto. Seolah-seolah ikuti prosedur, padahal sudah diatur,” ungkapnya.


Lebih lanjut, Johnson mengatakan bahwa dalam petitum gugatannya, ia meminta agar pelaksanaan munas itu dibatalkan. “Ini munas dari hasil bohong dan rekayasa, masa’ mau diterusin,” ujarnya.


“Ini kan Munas advokat, bukan munas tukang becak atau tukang begal,” tambahnya lagi.


Bila ingin Munas ini dibatalkan, lalu mengapa Johnson masih tetap aktif berkampanye sebagai Ketua Tim Sukses Humphrey Djemat untuk PERADI 1?

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua