Rabu, 04 Maret 2015

Ketua OC Munas PERADI Balik Menuding Johnson yang Berbohong

Uang muka untuk hotel dibayar setelah rapat pleno.
RIA
Kantor DPN PERADI. Foto: RES


Ketua Organizing Comitee (OC) Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia (Munas PERADI) Hermansyah Dulaimi mengklarifikasi soal tudingan Johnson yang menyebutkan persiapan pelaksanaan Munas PERADI sebagai sebuah kebohongan.  


Hermansyah menyebutkan apa yang ditudingkan Johnson kepada Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI lah yang merupakan cerita bohong.


“Saya membaca di hukumonline mengenai tudingan si Johnson Panjaitan. Bahwa katanya DPN PERADI penuh kebohongan. Kemudian katanya antara lain kami sudah bayar hotel, booking hotel 6 bulan sebelum pleno pembentukan panitia dan penentuan tempat. Itu cerita bohong semua,” sebut Hermansyah, Rabu (4/3).


Melalui sambungan telepon, Hermansyah menjelaskan duduk perkara versi-nya kepada hukumonline. Hermansyah membenarkan bahwa telah ada pembicaraan mengenai lokasi mana yang mungkin menjadi tempat pelaksanaan Munas II PERADI di antara beberapa pengurus harian DPN.


Ia menyampaikan, kira-kira dua minggu atau tiga minggu sebelum rapat pleno, DPN yang dalam hal ini adalah Otto Hasibuan, telah mencari hotel mana yang siap bila usulan tempat tersebut disepakati. Namun, ditegaskan Hermansyah, penentuan tempat pelaksanaan Munas disepakati dalam Rapat Pleno DPN PERADI yang digelar pada Senin, 2 Februari 2015 di Kantor DPN PERADI.


“Itu (yang diusulkan Otto, red) kan baru ide. Jadi jangan sampai begitu umpamanya ide atau usulan Bang Otto untuk melaksanakan munas di Makassar tanggal 26-28 maret itu disetujui oleh pleno, ternyata Makassar tidak siap. Begitu pun panitia dan hotel juga tidak ada. Kan konyol itu namanya,” Hermansyah menjelaskan alasan dihubunginya Hotel Grand Clarion Makassar sebelum pleno.


Sedangkan untuk booking hotel sendiri, ujar Hermansyah, baru dilakukan setelah kesepakatan tercapai.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua