Kamis, 05 Maret 2015

Lima Pengurus DPN PERADI Kirim Surat Terbuka untuk DPC

OC menegaskan soal pengiriman nama hanya persoalan administrasi, tidak perlu dikhawatirkan.
RIA/RZK
Luhut MP Pangaribuan (kanan) dan Leonard Simorangkir (kiri), dua dari empat Wakil Ketua Umum yang menandatangani surat terbuka untuk DPC. Foto: RES.

Jelang Musyawarah Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Munas PERADI) yang akan digelar di Makassar, akhir Maret 2015 nanti, dinamika di dunia advokat Indonesia semakin menghangat. Beberapa petinggi DPN PERADI baru saja melayangkan surat terbuka yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
 
Petinggi DPN dimaksud antara lain empat Wakil Ketua Umum yakni Leonard Simorangkir, Luhut MP Pangaribuan, Sugeng Teguh Santoso, dan Nelson Darwis. Lalu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasanuddin Nasution juga ikut membubuhkan tanda tangan dalam surat terbuka tertanggal 2 Maret 2015 itu.
 
Untuk diketahui, berdasarkan laman resmi , total terdapat enam Wakil Ketua Umum dalam . Berarti, tersisa dua Wakil Ketua Umum yang tidak ikut menandatangani surat terbuka ini, mereka adalah Achiel Suyanto dan M. Tamsil Sjoekoer.
 
Berdasarkan salinan yang diperoleh surat terbuka yang berkepala surat PERADI itu memuat beberapa butir yang antara lain menyinggung independensi (SC) dan (OC) dari kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk dari para kontestan Calon Ketua Umum. Meskipun independen, Leonard Simorangkir dkk menyatakan kewenangan OC dan SC tidak absolut sehingga harus diikuti dan dilaksanakan oleh DPC.
 
“Bahwa DPC-DPC PERADI juga memiliki kewenangan masing-masing yang tidak dapat diintervensi oleh SC dan OC,” demikian bunyi butir ke-2.
 
Secara khusus, dalam surat terbuka, Leonard Simorangkir dkk menyoroti pengiriman daftar nama utusan dan peninjau dari DPC yang akan hadir dalam Munas PERADI di Makassar. Leonard Simorangkir dkk menegaskan DPC tidak boleh dipaksa, apalagi dengan intervensi, untuk mengirimkan daftar nama utusan dan peninjau.
 
Di bagian akhir surat terbuka itu, Leonard Simorangkir dkk menginformasikan tentang keberadaan “Pos-Konsultasi Munas” yang dibuat untuk menerima dan melayani keluhan anggota dan pengurus DPC maupun DPN terkait dengan pelaksanaan Munas PERADI 2015. Leonard Simorangkir dkk menyediakan dua alamat surat elektronik untuk medium penyampaian keluhan, dan .
 
Kepada Kamis malam (5/3), Sekjen DPN PERADI Hasanuddin Nasution mengatakan sebenarnya terdapat dua surat terbuka. Yang pertama, surat terbuka yang ditujukan kepada DPC-DPC seluruh Indonesia. Yang kedua, surat terbuka yang ditujukan khusus untuk Ketua Umum DPN PERADI Otto Hasibuan.
 
Surat kedua, kata Hasanuddin, dimaksudkan untuk mengingatkan Otto sebagai Ketua Umum yang belakangan ini mengambil langkah-langkah janggal. Mulai dari pembentukan DPC-DPC secara mendadak hingga menampilkan atau mengajak salah satu kandidat Ketua Umum kemana-mana.
 
“(Surat) itu kan mengingatkan beliau itu (Otto, red). Jangan begini dong, kan itu sebenarnya itu. Jadi kami meminta supaya (langkah-langkah) itu dihentikanlah. Apalagi ada indikasi misalnya menggunakan fasilitas-fasilitas PERADI juga, kan itu tidak fair banget,” paparnya.
 
Dimintai komentarnya, Rabu (4/3), Ketua OC Hermansyah Dulaimi mengaku belum mendapatkan surat terbuka Leonard Simorangkir dkk. Namun begitu, Hermansyah mengatakan sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan mengirimkan nama-nama utusan dan peninjau sebagai disinggung dalam surat terbuka.
 
“Persoalan siapa yang jadi utusan itu memang menjadi haknya DPC. Tapi kan nama-nama ini harus dikirimkan ke OC. Harus kami daftarkan,” ujar Hermansyah.
 
OC, lanjut dia, memerlukan daftar nama itu untuk memastikan bahwa advokat yang hadir bukan sembarang orang. Makanya, Hermansyah menolak jika DPC hanya mengirimkan jumlah utusan dan peninjau, bukan namanya.
 
“Ini hanya masalah administrasi. Kami akan tempatkan si A dan si B ini di kamar nomor sekian, untuk membuat -nya, juga daftarnya,” kata Hermansyah seraya membantah kekhawatiran Leonard Simorangkir dkk dalam surat terbuka tentang intimidasi OC dan SC terhadap DPC-DPC.




www.peradi.or.idKepengurusan DPN 2010-2015

hukumonline,Steering CommitteeOrganizing Committee





[email protected][email protected]

hukumonline,











nametag

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua