Jumat, 06 March 2015

Di Thailand, Korban Bisa Gantikan Jaksa Menuntut di Muka Sidang

Bila jaksa tidak meneruskan kasus itu ke persidangan.
Ali
Atase Kejaksaan KBRI di Thailand, R Narendra Jatna saat ditemui hukumonline di Bangkok, Kamis (5/3). Foto: Ali.


Ada banyak kasus dugaan tindak pidana yang kerap gagal diteruskan ke persidangan. Alasannya beragam, ada yang kurang bukti atau perbuatan itu dianggap bukan tindak pidana, setelah kasus itu diteliti oleh penyidik maupun penuntut umum.


Nah, di Thailand, individu atau perseorangan –korban- bisa “mengambil alih” kasus itu, dan kemudian bertindak sebagai penuntut umum sendiri di pengadilan.


Atase Kejaksaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Thailand R Narendra Jatna yang mengungkapkan keunikan sistem penuntutan di Negeri Gajah Putih ini. “Ini posisi yang khas di Thailand. Ada beda cara penuntutannya. Dia masih reognize individual prosecution (mengakui penuntutan oleh individu,-red),” ujarnya kepada hukumonline di Bangkok, Thailand, Kamis (5/3).


Narendra menjelaskan praktek ini tetap berjalan karena Thailand menggunakan konsep bahwa hak individu (korban) tidak hilang dengan penuntutan jaksa. “Jadi, individu bisa submit. Walaupun dalam praktek nggak mudah,” ujarnya.


Lebih lanjut, Narendra menyatakan bahwa di mayoritas negara dunia –termasuk Indonesia- konsep dalam pemidanaan adalah jaksa penuntut umum sebagai wakil rakyat ketika menuntut seorang terdakwa. Jadi, yang “bertarung” adalah jaksa selaku wakil rakyat (negara) melawan pelaku kejahatan. Ini beda dengan konsep perdata dimana yang “bertarung” adalah individu versus individu.


“Di Thailand, people (yang terdiri dari individu-individu,-red) tidak serta menghapus hak untuk menuntut,” ujarnya.


Lalu, bagaimana cara seseorang bisa “menggantikan” peran penuntut umum di muka persidangan?


Narendra menjelaskan misalnya polisi melakukan sebuah penyidikan. Lalu, ketika berkas itu dilimpahkan kepada jaksa, kemudian jaksa menilai tak ada cukup bukti untuk meneruskan perkara ini. “Korban bisa mengambil alih dan melakukan penuntutan,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua