Rabu, 11 March 2015

Ini Cara KBRI Thailand Selamatkan WNI Terancam Hukuman Mati


“Di Indonesia kan ada kecenderungan bila dia tertangkap pasti menyangkal, karena diasumsikan hukum Indonesia menyatakan tersangka punya hak menyangkal. Tapi di sini, kalau menyangkal, hukumannya lebih berat bahkan bisa mencapai maksimal,” tambahnya.


Setidaknya, lanjut Narendra, sudah ada lebih dari lima WNI yang sudah diselamatkan dengan sistem “plead guilty” ini.


Narendra menambahkan, selain mengakui kesalahannya, terdakwa juga bisa diturunkan hukumannya bila menjadi justice collaborator untuk membongkar kejahatan yang lebih besar. Biasanya, Atase Kejaksaan KBRI akan berdiskusi dengan pihak kejaksaan Thailand ketika ada WNI yang sedang terjerat kasus berat. Ini dikenal dengan konsep “plea bargain”.


“Kita bujuk mereka jadi Justice Collaborator. Kalau dia cerita, hukuman bisa susut lagi,” tambahnya.


Praktek di Indonesia


Lebih lanjut, Narendra menjelaskan bahwa plea bargain (menegosiasikan tuntutan) terhadap pelaku kejahatan yang ingin menjadi justice collaborator memang sudah diterapkan secara praktek di Indonesia. “Itu memang tergantung penyidiknya,” ujar jaksa yang pakar di bidang tindak pidana pencucian uang ini.


Misalnya, lanjut Narendra, dalam kasus korupsi. Dalam praktek, tuntutan bisa saja diturunkan sebagai bagian strategi untuk membutuhkan info. “Nggak mungkin kita hukum orang berat, tetapi infonya nggak kebuka,” lanjutnya lagi.


Oleh karena itu, Narendra berharap konsep plead guilty dan plea bargain ini dimasukan ke dalam hukum acara pidana di Indonesia. “Prakteknya memang ada, teapi perlu diformalkan,” pungkasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua