Rabu, 11 March 2015

Begini Cara Hukum Thailand Memandang “LadyBoy”

Tetap dipandang sebagai laki-laki.
Ali
Cabaret Show, salah satu atraksi ladyboy yang menjadi daya tarik wisata Thailand. Foto: travelfish.org


Thailand kerap disebut-sebut sebagai negara yang cukup permisif dengan kaum transgender, ladyboy atau shemale. Pada sebuah penelitian, setidaknya diperkirakan ada lebih dari 100.000 transgender di Negeri Gajah Putih ini. Lalu, bagaimana budaya dan hukum Thailand memandang fenomena ini?


Atase Kejaksaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Thailand R Narendra Jatna mengatakan bahwa ada perbedaan sudut pandang antara budaya dan hukum di Thailand ketika memandang fenomena LadyBoy ini.


“Ada yang menarik dari budaya Thailand bila melihat hal ini,” ujarnya ketika berbincang dengan hukumonline di Bangkok, Thailand, Kamis (5/3).


Ia menjelaskan bahwa masyarakat Thailand cukup permisif dengan kaum transgender karena faktor budaya. Awalnya, berawal dari kepercayaan terhadap Dewa Kesuburan dari India yang merupakan sosok laki-laki. Namun, budaya Cina dan Thailand menilai sosok ini sebagai sosok feminim.


“Budaya Cina dan Thailand menganggap kok meminta kesuburan kepada laki-laki. Tentu laki-laki yang feminim wujudnya,” ujar Narendra.


Oleh karena itu, lanjut Narendra, masyarakat Thailand secara budaya lebih permisif dengan fenomena ini. “Lalu, pertanyaannya, secara hukum bagaimana?” ujarnya.


Narendra menjelaskan walaupun seseorang sudah berubah bentuk kelamin sedemikian rupa, hukum Thailand tetap menganggap orang itu berstatus sesuai dengan jenis kelamin ketika kelahirannya. “Walau banyak tampaknya orang-orang transgender dan berubah bentuk, tetapi status hukumnya tetap laki-laki,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua