Utama

Kebijakan Energi Tak Konsisten Sebabkan Investasi Rendah

Kebijakan energi harus ditata kembali sesuai prinsip dasar yang sudah jelas terungkap dalam konstitusi.
Oleh:
KAR
Bacaan 2 Menit
Menteri ESDM, Sudirman Said (kiri). Foto: www.esdm.go.id
Menteri ESDM, Sudirman Said (kiri). Foto: www.esdm.go.id
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, mengakui selama ini pemerintah belum memikirkan rencana jangka panjang dalam merumuskan kebijakan energi Indonesia. Sudirman menilai, kebijakan energi nasional masih berupa perencanaan jangka pendek untuk menyelesaikan masalah yang muncul saat ini. Sementara itu, rancangan solusi masalah energi untuk jangka panjang belum dipikirkan.

"Perencanaan memang kurang jauh, jadi sering kejar tayang," katanya dalam Acara Sinkronisasi Perencanaan Strategis 2015-2019 Kebijakan Energi Nasional di Jakarta, Kamis (12/3).

Sudirman mencontohkan, kebijakan kejar tayang terlihat dalam penyediaan infrastruktur minyak dan gas bumi. Ia menyebut, dua persoalan krusial masih saja tersisa tak kunjung selesai. Keduanya adalah hilirisasi migas dan infrastruktur distribusi.

Sudirman melihat puluhan tahun pemerintah melupakan pembangunan infrastruktur. Bahkan, ketika Indonesia masih surplus minyak tidak membangun infrastruktur seperti kilang dan pipa. Ketika saat ini sebagian besar kebutuhan bahan bakar minyak dipenuhi dari impor. Akibatnya, Indonesia harus mengalami dua kali pukulan. Pukulan pertama karena negara harus mengimpor. Pukulan kedua karena infrastruktur belum tersedia.

“PT Pertamina juga bilang, jaringan distribusi BBM di Indonesia merupakan yang paling rumit di dunia. Kita terlambat sekali menata supply chain dan pipanisasi," tegasnya.

Menurut Sudirman Indonesia memiliki kemampuan untuk mengatasi dua masalah krusial itu jika ada kemauan politik dari para pemangku kepentingan. Sebab, Indonesia memiliki ahli-ahli mumpuni yang mampu membuat perencanaan jangka panjang. Ia yakin jika pemerintah serius, maka perencanaan akan mudah dibuat.

“Sayangnya kebijakan energi sering tidak konsisten sehingga membuat investor enggan berinvestasi di Indonesia,” keluhnya.

Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika mengingatkan bahwa kebijakan energi harus ditata kembali. Ia menyebut, dalam beberapa sektor pemerintaah sudah melenceng dari prinsip dasar. Padahal, prinsip tersebut menurut Kardaya sudah jelas terungkap dalam konstitusi.

"Yang paling penting kebijakan energi harus ditata kembali sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya," tuturnya.

Menurut Kardaya, dalam merumuskan kebijakan energi nasional pemerintah harus mampu mewujudkan amanat konstitusi untuk memenuhi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebab, energi merupakan sumber daya alam yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, menurut Kardaya pemerintah harus memikirkan solusi lebih mendalam dari sekadar sektor investasi.

Di sisi lain, Kardaya juga berharap masyarakat bisa menyadari pentingnya penataan kembali kebijakan energi. Dengan demikian masyarakat bisa berpartisipasi aktif melakukan aktivitas sadar energi. Ia mengingatkan agar masyarakat bisa melakukan penghematan energi.

"Kita harus sadar, kalau tidak pada tahun 2019 kita akan defisit energi, karena energi untuk lima tahun itu tidak sempat," kata dia.
 
 
 
 
 
Berita Terkait