Jumat, 13 Maret 2015

Menelisik Lawfirm Milik H. Lulung

Kasus pedagang Tanah Abang merupakan kasus yang paling banyak ditangani.
Hasyry Agustin
Kantor Hukum H Lulung. Foto: RES.

Nama Abraham Lunggana, atau akrab disapa Haji Lulung, menjadi topik populer di social media, twitter. Perseteruannya – dan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta – dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjadi salah satu sebab. Meme-meme dengan hashtag #savehajilulung berseliweran.

H. Lulung sejatinya bukan orang baru bagi warga di sekitar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ia merupakan tokoh masyarakat dan juga pengusaha di area itu. Tak hanya itu, H. Lulung juga memiliki sebuah kantor hukum yang didirikannya sendiri. Sayangnya, informasi kantor hukum ini masih minim di dunia maya.

Namun, begitu Hukumonline menelusuri area Tanah Abang, tak sulit menemukan kantor hukum ini. Di sana, terpampang papan nama yang cukup besar, “H. Lulung, Fendrik, dan Rekan.” 

Saat disambangi, terdapat seorang resepsionis dan pengacara di kantor itu. Salah seorang pengacara, J. Umboro R mengatakan bahwa kantor hukum yang didirkan oleh H. Lulung sejak 14 Juli 2009 ini memiliki enam pengacara, termasuk dirinya. Namun, setelah dilantik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, H. Lulung tak pernah menangani satu perkara pun hingga saat ini.

“Beliau (H. Lulung) tidak terjun langsung karena beliau sedang cuti (karena menjadi anggota DPRD,-red). Kecuali kalau beliau sudah tidak menjadi anggota dewan kemungkinan dia bisa pure disini,” jelas Umboro, Jumat (13/3).

Kantor hukum yang menangani belasan perkara tiap tahunnya ini memiliki klien tetap, yaitu pedagang di daerah Tanah Abang Blok A, B, dan Metro. Umboro menjelaskan anggotanya memberikan iuran tiap tahunnya, sehingga pedagang tersebut telah menjadi anggota, walaupun tidak mengalami permasalahan hukum.

“Kami mewadahi pedagang- pedagang kaki lima, blok A, blok B, dan Metro, mereka member kita. Sehingga perkara  lebih banyak perkara yang berhubungan dengan pedagang. Masalahnya pedagang seperti hutang piutang, sengketa, dan lainnya. Semua yang berkaitan dengan hukum kami back up. Mereka itu member kita, setiap tahun ada iurannya, jadi mereka kita back up. Sistemnya pun sebelum ada masalah mereka sudah member disini. Tanpa mereka ada kasus, mereka kesini. Sehingga dapat dikatakan lawfirm H. Lulung and partner ialah lawfirm yang menaungi jika ada masalah hukum,” jelasnya.

Iuran tahunan tersebut disosialisasikan sejak tahun 2009, pada saat opening dengan mengundang para pedagang di Tanah Abang. Kantor hukum tersebut juga memberikan bantuan hukum jika klien tidak ada uang. “Mereka kita undang, lalu kita presentasikan, pedagang kan berkelompok, jadi kita sosialisasi tentang lawfirm. Kita membantu para pedagang besar dan kecil dengan biaya murah,” ujarnya.

Kantor Hukum H. Lulung juga tidak hanya tertutup untuk member, tetapi juga untuk siapa saja yang membutuhkan bantuan hukum. “Semua di luar member juga banyak yang datang, banyak corporate sekitar tanah abang, misal ada case mereka datang, kemudian menjadi member karena lebih ringan,” paparnya.

Selain perkara-perkara pedagang, Kantor Hukum H. Lulung menangani kasus sengketa lahan. Saat ini, menurut Umboro, kantor hukum ini sedang menangani sengketa lahan di Jambi. Perkara ini merupakan perkara terbesar yang ditangani selama ini.  “Sengketa lahan yang cukup besar, ada 800 ha lebih milik klien kami, yang kebetulan klien kami juga PPM (Pemuda Panca Marga) hampir semua tim dilibatkan,” jelasnya.

Partner Tak Pernah Datang

Di kantor hukum ini, sebagaimana disebutkan di awal, memiliki enam pengacara tetap, yakni H. Lulung, J. Umboro R, Henny Anggraeni, Lia Selviana, Nasan, dan Rudiyawan. Umboro mengatakan bahwa enam pengacara ini sudah memiliki izin beracara dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan sudah disumpah di Pengadilan Tinggi.

Mengenai adanya partner bernama “Fendrik”, Umboro menjelaskan Frendrik tidak pernah datang kembali setelah pertemuan awal dua tahun lalu dengan H. Lulung. Oleh karena itu, Umboro menegaskan dalam waktu dekat nama “H. Lulung, Fendrik, dan Rekan” akan berubah kembali menjadi “H. Lulung and Associates”.

“Dua tahun yang lalu datang. Pak Fendrik datang ke H.Lulung dan bilang punya klien banyak, kalau bisa nama kantornya ‘H. Lulung, Fendrik, dan Rekan’. Akhirnya diizinkan oleh H.Lulung asal tidak merugikan H. lulung dan yang lainnya. Namun selama dua tahun, Fendrik tidak pernah datang lagi ataupun membawa kasus. Sehingga dalam waktu dekat sudah dibicarakan untuk kembali mengganti nama  menjadi H. Lulung and Associates,” ujarnya.

Disisi lain walaupun H. Lulung tidak pernah ikut menangani perkara, tetapi H. Lulung masih memiliki peran penting dalam kantor hukum tersebut. H. Lulung dijadikan penasehat jika ada perkara-perkara yang berat.

“Kan menggunakan nama beliau, sehingga kami juga tidak mau semena-mena. Kalau keterlibatan langsung kami yang menghubungi beliau, setiap bulan kami laporan ke beliau perkara-perkara apa yang ditangani,” ujarnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua