Sabtu, 14 Maret 2015

Mahkamah Partai Dulu, Pengadilan Kemudian

Mahkamah Partai menjadi forum penyelesaian konflik internal parpol. Kekuatan putusannya bisa final dan mengikat, tetapi tetap terbuka peluang masuk pengadilan.
MYS/ASH/ADY
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan Direktur Tata Negara Ditjen AHU T. Bana Sitepu menyampaikan sikap Kementerian atas perselisihan pengurus Partai Golkar, Selasa lalu (10/3). Foto: RES

Punya sejarah panjang dalam perpolitikan Indonesia dan dikenal solid, Partai Golkar akhirnya terserang virus perpecahan pengurus partai. Partai berlambang beringin ini terpecah ke dalam dua kubu, dan saling mengklaim sebagai DPP Partai Golkar yang sah. Kubu Munas Bali dimotori Aburizal Bakrie (ARB) bertarung melawan kubu Munas Ancol yang dimotori Agung Laksono.
 
Partai Persatuan Pembangunan () punya nasib yang sama. Kubu Romahurmuzi kubu Suryadarma Ali/Djan Faridz. Pertarungannya sudah memasuki pengadilan. Golkar dan PPP sudah melewati mekanisme penyelesaian konflik secara internal, yakni melalui Mahkamah Partai. Pihak yang keberatan atas putusan Mahkamah Partai bisa mengajukan keberatan ke pengadilan negeri (PN).
 
Normatifnya, ada batas waktu 60 hari bagi PN Jakarta Barat untuk memutus gugatan baru yang diajukan DPP Partai Golkar versi Munas Bali. Gugatan baru sudah resmi didaftarkan setelah Mahkamah Partai Golkar menjatuhkan putusan. Sebelum ada putusan pengadilan, Menteri Hukum dan HAM, , memberikan angin segar kepada kubu Munas Ancol untuk membentuk kepengurusan dengan mengakomodasi pengurus hasil Munas Bali.
 
Kasus Partai Golkar bukan perkara pertama partai politik yang masuk ke pengadilan. Sengketa kepengurusan memang bukan satu-satunya perselisihan parpol yang bisa dibawa ke pengadilan. Yang lain, misalnya, pergantian antarwaktu dan pemecatan pengurus daerah. Berdasarkan penelusuran tidak kurang dari 69 perkara perselisihan parpol yang putusannya dimuat dalam laman resmi Mahkamah Agung. Laporan Tahunan MA 2012 mencatat sepanjang tahun itu, MA menerima 41 perkara parpol, setara dengan 4,57 persen dari 897 perkara perdata khusus.
 
Tidak semua perselisihan internal partai harus berakhir di pengadilan. Jika Mahkamah Partai menjalankan tugas dengan baik, para pihak juga patuh, penyelesaian di sini bisa benar-benar final dan mengikat. Anwar Rahman, Ketua Lembaga Hukum dan HAM PKB, bercerita PKB memiliki Mahkamah Partai bernama Majelis Tahkim. Sejak 2008, Majelis Tahkim sudah menangani beragam perselisihan internal partai. Penyelesaiannya menggunakan hukum acara yang sudah dimiliki sendiri. Salah satunya tidak boleh pakai pengacara. “Harus yang bersangkutan semua hadir. Ini kan sifatnya internal,” kata Ketua Majelis Tahkim PKB ini kepada .
 

Dalam banyak putusan telah berkembang suatu yurisprudensi bahwa penyelesaian perselisihan partai politik harus diselesaikan lebih dahulu lewat Mahkamah Partai atau lembaga sejenis dengan nama lain. Salah satunya putusan MA No. 101K/Pdt.Sus-Parpol/2014, yakni perselisihan para pengurus PKNU di Jawa Timur. Perkara ini sampai ke Mahkamah Agung.
 
Mahkamah Agung membatalkan putusan PN Bondowoso dan mengadili sendiri. Salah satu pertimbangan majelis kasasi adalah tidak digunakannya mekanisme Mahkamah Partai. “Terbukti penyelesaian melalui Mahkamah Partai politik belum dilaksanakan, maka sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) (UU Partai Politik –) tidak dimungkinkan melakukan gugatan ke pengadilan,” begitu antara lain pertimbangan majelis. “Disebabkan belum ada putusan melalui Mahkamah Partai, maka gugatan tersebut adalah ”. Argumen yang senada ditemukan dalam putusan-putusan lain.
 
Majelis hakim yang mengadili perselisihan partai politik harus melihat dulu apakah mekanisme Mahkamah Partai sudah ditempuh atau belum. Jika belum, hakim seharusnya menyatakan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima ().
 
Juru bicara Mahkamah Agung, Suhadi, memperjelas lebih lanjut sikap pengadilan itu. “Penyelesaian sengketa parpol harus melalui Mahkamah Partai dulu. Kalau tidak tercapai (kata sepakat) baru ke pengadilan,” ujarnya kepada .
 
Ia mengibaratkan putusan Mahkamah Partai seperti putusan arbitrase. Pihak yang tidak setuju dengan putusan arbitrase bisa mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Kalau tak puas juga dengan putusan pengadilan negeri, para pihak bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
 

Pasal 32 ayat (5) tentang Partai Politik secara eksplisit menyebutkan putusan Mahkamah Partai politik atau sebutan lain bersifat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Pasal ini juga yang dipakai Menkumham Yasonna Laoly untuk menerima hasil Munas Ancol Partai Golkar.
 
Tetapi Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang yang sama memberikan peluang kepada para pihak untuk menyelesaikan persoalan partai ke pengadilan negeri. Dan inilah yang ditempuh pengurus Golkar hasil Munas Bali, juga oleh sejumlah pengurus partai.
 
Tetapi pengadilan negeri bukan satu-satunya ruang untuk menyelesaikan kasus parpol. Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, mengingatkan masih ada forum lain yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (). PTUN mengadili dan memutus gugatan atas keputusan Menteri Hukum dan HAM atas kepengurusan suatu partai.  Yang dikhawatirkan Refly adalah jika Menteri sudah mengesahkan kepengurusan tertentu padahal masih ada upaya keberatan ke pengadilan. “Sebaiknya, pengesahan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.
 
Kapan putusan berkekuatan hukum tetap dicapai? Mengikuti prosedur yang ditetapkan UU Partai Politik, gugatan perkara partai di pengadilan negeri diselesaikan dalam waktu 60 hari sejak perkara terdaftar. Sedangkan kasasi di Mahkamah Agung diselesaikan paling lambat 30 hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung. Artinya, dibutuhkan waktu lebih dari 90 hari.
 
Juru bicara Mahkamah Agung, Suhadi, juga punya pandangan bahwa putusan final dan mengikat berarti mengikat internal partai. Artinya, putusan itu tidak bisa diajukan upaya hukum atau keberatan. Cuma, masalahnya, kata Suhadi, Pasal 33 UU Partai Politik masih memberi ruang kepada para pihak menuju pengadilan.
 

Kasus Partai Golkar seharusnya menjadi pelajaran penting bagi partai lain. Menurut professor riset LIPI, Siti Zuhro, tantangan bagi Mahkamah Partai adalah netralitas. , sulit bagi majelis mengambil keputusan. Apalagi jika jumlah anggota Mahkamah Partai yang memutus genap seperti yang dialami Golkar. Aulia Rahman, anggota Mahkamah Partai Golkar, sudah bertugas sebagai Dubes di Ceko sehingga tak memberikan pendapat hukum.
 
Siti Zuhro yakin majelis Mahkamah Partai yang berpihak ke salah satu pengurus akan membuat putusan Mahkamah bersifat partisan. Karena itu ia berharap anggota MP tidak partisan. “Yang harus digarisbawahi ke depan, meletakkan orang di Mahkamah Partai itu dilarang keras partisan,” ujarnya kepada . Kalau partisan, “apapun yang dihasilkan jadi , jauh dari ”.
 
Agar tidak partisan, Refly mengusulkan partai politik membuka peluang bagi orang luar untuk menjadi anggota majelis Mahkamah Partai. Tetapi usul ini ditentang. Ainur Rofik, politisi PPP, menyebutkan Mahkamah Partai adalah mahkamah internal partai, sehingga anggotanya pun orang internal partai. Masalahnya, bagaimana jika anggota Mahkamah Partai juga ikut-ikutan ke dalam kubu pengurus yang pecah? Ujung-ujungnya, pengurus akan bertarung lewat pengadilan.


PPPversus

Yasonna H. Laoly

hukumonline,

hukumonline

Wajib lewat Mahkamah Partai


redpremature

niet ontvankelijk verklaard

hukumonline



Final dan mengikat
UU No. 2 Tahun 2011final dan mengikat



PTUN





Jangan partisan
Tanpa netralitas

hukumonlinengambangfinal and binding

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua