Minggu, 15 March 2015

Menjelang Munas 2015, PERADI Gelar Ujian Advokat Gelombang I

Pengumuman hasil ujian pada minggu ketiga April, lebih mundur dibanding tahun sebelumnya.
HAG
Sejumlah peserta mengerjakan soal pada ujian profesi advokat yang diselengggarakan PERADI di Jakarta, Sabtu (14/3). Foto: RES.

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menggelar ujian profesi advokat pada Sabtu (14/3) di 28 daerah di seluruh Indonesia. Pengumuman hasil ujian yang melibatkan 4.928 calon advokat ini rencananya akan diumumkan pada minggu ketiga April 2015. Hal dikarenakan PERADI yang akan menggelar Munas sehingga jadwal koreksi menjadi mundur.

“Jawaban baru akan dikoreksi padal 10 - 11 April, ini mundur sekali karena ada Munas. Panitia ini mengikuti munas, sehingga kemungkinan minggu ketiga April baru akan diumumkan melalui website PERADI,” ujar Hemasyah Dulaimi, Ketua Panitia Ujian Profesi Advokat 2015 kepada Hukumonline, Sabtu (14/3) di Universitas Tarumanegara, Jakarta.

Hermasyah menjelaskan secara kuantitas jumlah menurun dibanding tahun lalu. Gelombang pertama 2014 adalah  5.784, gelombang kedua 4.389. Namun, tahun ini terdapat penambahan enam kota pelaksanaan ujian. “Tahun ini terdapat penambahan enam kota yaitu Jayapura, Ternate, Malang, Bengkulu, Purwokerto, Cirebon, dan Malang. Tahun lalu gelombang pertama terdapat di 18 kota, gelombang kedua 22 kota, tahun ini 28 kota. Jakarta masih dengan peserta terbanyak yaitu 1.800an,” tambahnya.

Sedangkan untuk soal sendiri juga terdapat perbedaan untuk cara menjawab. Herman menuturkan pada tahun ini terdapat kemudahan bagi peserta dibandingkan pada tahun 2014 untuk cara mejawab. “Tahun ini peserta tidak perlu meghitamkan atau membulat- bulatkan di lembar jawaban. Tahun ini hanya perlu memberikan tanda silang,” ujarnya.

Standar kelulusan masih sama, yaitu 70. Soal masih terbagi menjadi dua bagian yaitu pilihan ganda dan essay, untuk essay membuat surat kuasa dan gugatan atau alternatif penyelesaian sengketa.

Areta, peserta ujian profesi advokat dari Jakarta, mengaku bahwa soal ujian kali ini sama seperti dengan contoh soal tahun sebelumnya. Namun yang berbeda ialah untuk soal pilhan ganda ada jenis soal yang lebih praktik seperti tentang tindak pidana pencucian uang.

“Soalnya sama dengan contoh soal ujian tahun sebelumnya yang sudah saya pelajari. Namun tahun ini ternyata bukan hanya terpaku pada undang-undang tetapi juga lebih praktik dan sesuai dengan perkembangan hukum sekarang,” ujar Areta.

Alfi, alumnus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), mengaku bahwa ujiannya di luar prediksi karena tidak hanya menyangkut dengan undang-undang. “Di luar prediksi, tetapi ada juga yang di dalam prediksi, menarik ujiannya karena juga menyajikan soal-soal yang berhubungan dengan isu-isu kekinian. Sedangkan soal essaynya juga unik,” jelas Alfi.

Evaluasi Kurikulum PKPA

Ke depannya, menurut Hermasyah, jika sudah ada kepengurusan DPN (Dewan pengurus Nasinonal) PERADI yang baru akan diadakan evaluasi, mulai dari evaluasi kurikulum PKPA dan soal-soal. “Silabus PKPA sudah terlalu lama sehingga perlu ditinjau ulang, yang lama terlalu teoritis. Kita kan praktisi, sehingga apa yang diajarkan seharusnya berhubungan dengan praktek. Begitu juga dengan ujian akan dihubungkan dengan praktek. Masalah teori sudah dianggap diberikan semua karena sudah diberikan dibangku kuliah. Tim soal akan kita ubah,” jelas Herman.

Herman juga menambahkan kemungkinan diadakannya ujian advokat gelombang kedua pada 2015 tergantung pada produk PKPA. “Pelaksanaan ini tergantung pada prouk PKPA. Kewajiban kita apabila ada banyak produk PKPA maka dalam enam bulan ke depan akan diadakan ujian gelombang kedua,” tuturnya.

hasil ujian minggu ke tiga
 - yudha parulian
24.04.15 18:25
melihat pengumuman hasil upa 2015 baik media sosial dan sebagai nya adlah minggu ketiga di bulan april 2015.kami takut ada hal yang tak propesional dlam hal merekrut calon advokat.sebab tanggal pengumuman di undur melebihi kesepakatan.mohon kepastian dan kejelasan tentang calon advokat masa depan
Magang Perlu?
 - Punel Sr
21.04.15 10:42
Coba pikir lagi gunanya magang selama itu? 2 tahun apa gak kelamaan? Lulus Ujuan terus magang nya masih lama gimana kalo yang lulus pkpa langsung ujian dan Lulus? udah gitu terdaftar magangnya gak langsung terdaftar eh gak taunya terdaftarnya beberapa bulan setelah lulus pkpa? apa gak nyesek? buat apa gunanya magang ( lama-lama)?
Magang Bermasalah
 - sabri guntur
20.04.15 00:23
begitu pula dengan Magang bagi Calon Advokat yg telah dinyatakan lulus,sellu berhadapan dengan masalah suka or tdk sukan dri para Advokat Senior...jdi tolong hal ini diperhatikan....
Kritik
 - Lamhot Simanjuntak
18.04.15 15:11
PKPA dan Ujian diselenggarakan 2 (dua) kali setiap tahun di 28 Kota di Indonesia, namun ratusan bahkan ribuan calon-calon advokat di seluruh indonesia saat ini, tidak mendapatkan perhatian yang serius dari PERADI, Tks
Pengumuman Ujian
 - FX. Jusuf Sutadji
17.04.15 11:55
Kutip parsial dari paragraph 1: "Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menggelar ujian profesi advokat pada Sabtu (14/3)..." Kutip dari paragraph 2 :“Jawaban baru akan dikoreksi padal 10 - 11 April, ini mundur sekali karena ada Munas. Panitia ini mengikuti munas, sehingga kemungkinan minggu ketiga April baru akan diumumkan melalui website PERADI,” ujar Hemasyah Dulaimi, Ketua Panitia Ujian Profesi Advokat 2015 kepada Hukumonline, Sabtu (14/3) di Universitas Tarumanegara, Jakarta". Sebenarnya kapan dapat keterangan dari ketua panitia hasil ujian diundur? Tanggal ujian dan keterangan hasil ujian diundur kok sama. Terima kasih.
Waktu PKPA
 - Baharun
10.04.15 06:24
Dan sy tambahkan lg, utk wkt pelaksanaan pendidikan platihan PKPA sebaiknx sebulan penuh agr dpt lebih profesional dlm menangani kasus(maggang),yg pd dasarx sbagi calon advokat.Klu di tmpat sy di kendari itu pelaksanaanx sangat terlalu singkat seminggu sekali pertemuan.
PKPA
 - Baharun
10.04.15 06:14
Utk materi PKPA sebaikx menjurus kpd praktik hukumx,m'ngingat di mana stiap praktisi slalu t'rjadi silang pndapat dlm ppenafsiran uu baik pihak k'polisian maupun jaksa dan hakim
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua