Selasa, 17 March 2015

Tahun 2014, Sisa Perkara Terendah Sepanjang Sejarah MA

Peluncurkan Laporan Tahunan 2014 dihadiri Ketua MA negara sahabat. Pengikisan tumpukan perkara berhasil karena kebijakan pembacaan berkas serentak.
AGUS SAHBANI
Ketua MA M Hatta Ali. Foto: RES

Mahkamah Agung (MA) mencatat rasio produktivitas memutus perkara tahun 2014 meningkat 5,20 persen dibandingkan tahun 2013. Sementara sisa perkara tahun 2014 sebanyak 4.425 (23,38 persen) juga turun dibandingkan sisa perkara tahun 2013 yang berjumlah 6.415 (28,58 persen). Hal ini menunjukkan pengikisan sisa perkara dalam sepuluh tahun terakhir mengalami kemajuan signifikan.
 
“Sisa perkara tahun 2014, merupakan paling rendah dalam sejarah MA. Prestasi capaian tertinggi yang diraih tahun 2013 dalam sepuluh tahun terakhir juga telah terlampaui,” ujar Ketua MA M. Hatta Ali dalam sidang pleno istimewa Tahun 2014 di Assembly Hall Jakarta Convention Centre, Jakarta, Selasa (17/2).
 
Acara rutin tahunan ini selain dihadiri perwakilan sejumlah lembaga negara, juga dihadiri ketua MA di beberapa negara ASEAN antara lain Ketua MA Malaysia dan Ketua MA Filipina. Juga tampak hadir sejumlah pimpinan lembaga negara yakni Ketua MK Arief Hidayat, Ketua DPR Setya Novanto, Menkumham Yasona H Laoly, Wakil Ketua KY Abbas Said, beberapa mantan hakim agung, dan para hakim agung.
 
Hatta memaparkan beban pemeriksaan MA sepanjang tahun 2014 berjumlah 18.926 perkara. Rinciannya sisa perkara tahun 2013 sebanyak 6.415 dan perkara yang diterima tahun 2014 sebanyak 12.511 perkara. MA berhasil memutus sebanyak 14.501 perkara, sehingga menyisakan 4.425 perkara.
 
“Jadi, rasio produktivitas (perbandingan jumlah perkara putus dan dengan beban perkara) memutus perkara tahun 2014 sebesar 76,62 persen, sedangkan sisa perkara 23,38. Ini berarti salah satu indikator kinerja utama yang pertama telah terpenuhi karena rasionya melebihi 70 persen,” tegasnya.
 
MA memandang percepatan penanganan perkara ini dampak positif dari pemberlakuan sistem pembacaan berkas serentak yang berlaku efektif pada 1 Agustus 2014. Sebab, sistem pemeriksaan perkara secara serentak ini berhasil mempercepat proses penanganan perkara sebesar 59,90 persen lebih cepat dibandingkan sistem membaca bergiliran.
 
SK KMA No. 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan dan menentukan penyelesaian perkara dari setahun menjadi delapan bulan. Kebijakan ini ikut andil mendorong MA mengeluarkan kebijakan baru dalam percepatan penanganan perkara di peradilan tingkat pertama dan banding melalui SEMA No. 2 Tahun 2014. SEMA ini menentukan penyelesaian perkara di tingkat pertama selama 5 bulan dan tingkat banding selama 3 bulan.
 
Di bidang pengawasan, jumlah aparat pengadilan terutama hakim yang dijatuhi sanksi mengalami peningkatan. Sepanjang 2014, Badan Pengawasan MA telah menjatuhkan sanksi disiplin terhadap . Dari jumlah itu, 13 hakim telah dijatuhi sanksi disiplin melalui sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH).
 
“Jenis pelangarannya, 6 hakim dijatuhi sanksi terkait tertib rumah tangga (selingkuh), 1 hakim terlibat kasus narkoba, 3 hakim terlibat kasus gratifikasi, dan 3 hakim bertindak indisipliner,” ungkapnya.  
 
Sebagai catatan, dalam Tahun 2013, MA telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada 7 hakim melalui sidang MKH dari total 8000-an hakim yang berada dalam pengawasan MA.
 
Selain meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, MA mendapatkan penghargaan dari sejumlah lembaga terkait layanan pengadilan, keterbukaan informasi, dan pelaksanaan sistem diklat. Pada Agustus 2014, Pengadilan Agama Stabat memperoleh ISO 9001 : 2008 di bidang pelayanan dari SAI Global (lembaga dari Australia) dan Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan memperoleh sertpikat ISO 9001-2008 dari Tuv Nord Germany.
 
“Kita berharap publik dapat mengapresiasi, memberi catatan, atau masukan terhadap hal-hal yang telah dicapai MA. Ini semata-mata demi pembaruan peradilan yang ke depan demi terwujudnya badan peradilan yang agung,” harapnya.
 
Komisioner KY Ibrahim menilai semua capaian yang telah diraih MA secara umum cukup baik. Hanya saja, MA sendiri masih mengakui ada sejumlah kekurangan atau tantangan tertentu yang harus segera dibenahi.
 
“Capaian yang sudah bagus harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan, capaian yang masih kurang baik harus dibenahi. Saya kira, Laptah MA ini tidak hanya menampilkan sisi keberhasilannya saja, tetapi juga menampilkan sisi kekuranganya. Tetapi, secara umum Laptah MA Tahun 2014 positif,” kata Ibrahim.


penyampaian Laporan Tahunan MA









SK KMA No. 214/KMA/SK/XII/2014

209 aparat pengadilan



Laptah







Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua