Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, mengatakan harus ada terobosan untuk membangun balai latihan kerja (BLK). Itu diperlukan karena anggaran yang ada sangat minim. Keterbatasan itu membuat pembangunan dan pengembangan BLK di daerah tidak optimal.
"Kalau anggaran kementerian untuk BLK hanya berkisar Rp100 miliar, berarti hanya membantu untuk satu kabupaten. Makanya, ini butuh komtimen dari pemerintah maupun DPR untuk BLK yang tujuannya untuk percepatan peningkatan kualitas tenaga kerja," kata Hanif di Bandung, Kamis (19/3).
Akibatnya, dikatakan Hanif, BLK yang ada saat ini belum mampu menggelar program-program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Dari 276 BLK yang ada diseluruh Indonesia, 14 diantaranya punya Kemenaker dan sisanya dimiliki pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Dengan jumlah tersebut Hanif menyebut BLK hanya mampu melatih dan meluluskan 80 ribu orang per tahun. Ia berharap BLK dapat melatih 1 juta orang per tahun. Jika target itu terpenuhi maka BLK perlu disesuaikan apakah jumlahnya ditambah atau dilakukan hal lain.
"Kalau anggaran kementerian untuk BLK hanya berkisar Rp100 miliar, berarti hanya membantu untuk satu kabupaten. Makanya, ini butuh komtimen dari pemerintah maupun DPR untuk BLK yang tujuannya untuk percepatan peningkatan kualitas tenaga kerja," kata Hanif di Bandung, Kamis (19/3).
Akibatnya, dikatakan Hanif, BLK yang ada saat ini belum mampu menggelar program-program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Dari 276 BLK yang ada diseluruh Indonesia, 14 diantaranya punya Kemenaker dan sisanya dimiliki pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Dengan jumlah tersebut Hanif menyebut BLK hanya mampu melatih dan meluluskan 80 ribu orang per tahun. Ia berharap BLK dapat melatih 1 juta orang per tahun. Jika target itu terpenuhi maka BLK perlu disesuaikan apakah jumlahnya ditambah atau dilakukan hal lain.