Sabtu, 21 Maret 2015

Narendra Jatna: Sosok Perpaduan Jaksa, Akademisi dan Ahli Hukum


Padahal, ketika memutuskan terjun menjadi jaksa, Narendra sudah mengantongi izin beracara sebagai advokat. “Saya sudah punya SK PT (Surat Keputusan Pengadilan Tinggi untuk beracara,-red) sejak 1994. Saya juga sudah bekerja di LBH Jakarta dan kemudian bekerja di Law Firm di Jakarta. Tapi, panggilan tradisi yang lebih kuat,” tegasnya.


Narendra mengkisahkan pilihannya menjadi jaksa juga dilatar belakangi dengan semangat untuk berbuat untuk negara dan masyarakat. “Tentu ketika semakin tumbuh, bukan apa yang kita inginkan, tetapi berkembang menjadi apa yang bisa kita perbuat,” ujarnya.


“Saya merasa ada yang bisa Saya perbuat dengan jadi jaksa. Walaupun kalau saya jadi advokat tentu juga bisa berbuat sesuatu. Tetapi, Saya merasa ada panggilan lain (untuk menjadi jaksa,-red),” ujar pria yang tercantum dalam CV-nya pernah bekerja di firma hukum Soewito, Soehardiman, Eddymurty, Kardono (SSEK) ini.  


Menarik dan Menantang

Di usianya yang masih tergolong muda, pria kelahiran Jakarta 46 tahun lalu ini sudah malang melintang mengemban tugas di Kejaksaan. Di antaranya, Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejati Bali, Kajari Cibadak (Sukabumi), hingga kini bertugas sebagai Atase Kejaksaan di KBRI Bangkok.


Lalu, bagaimana dia memandang pekerjaan sebagai Atase Kejaksaan di KBRI yang dijalaninya saat ini? Rindukah dirinya dengan salah satu tugas jaksa sebagai penuntut umum di ruang sidang?


Narendra menjelaskan bahwa banyak orang yang hanya memahami jaksa dalam konteks sebagai penuntut umum. Padahal, lanjutnya, bila jaksa dipahami sebagai “officer van justitie”, maka dimana pun posisinya, termasuk sebagai atase, tugas jaksa tersebut tetap menarik dan menantang. 


“Sama-sama excited dan challenging-nya. Semuanya challenging. Saya anggap, penuntutan di persidangan adalah salah satu tugas jaksa. Dan menurut hemat Saya, masih banyak tugas jaksa lainnya yang sama menantang dan menariknya, termasuk di sini,” jelasnya. 

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua