Sabtu, 21 Maret 2015

Narendra Jatna: Sosok Perpaduan Jaksa, Akademisi dan Ahli Hukum


Apalagi, lanjut Narendra, Indonesia hanya memiliki tiga atase Kejaksaan di Kedutaan Besar yang dimilikinya, yakni di Bangkok, Hong Kong dan Riyadh (Arab Saudi).


Beberapa tugas yang dilakukan Atase Kejaksaan adalah, di antaranya, mengerjakan Mutual Legal Assistance (MLA), ekstradisi atau informasi berupa data-data untuk penegakan hukum. Selain itu, Atase Kejaksaan juga memberikan masukan hukum, mengkaji kontrak-kontrak atau perjanjian hingga melayani konsultasi hukum untuk masalah keluarga.


“Kalau digampangkannya, ya seperti lawyer-nya kedutaan,” tegasnya.


Pesan untuk Calon Jaksa

Lebih lanjut, Narendra juga tak lupa berpesan kepada para mahasiswa hukum yang ingin menjadi jaksa, yakni persiapkan niat dengan baik. “Semua sama. Mau jadi jaksa, advokat atau hakim. Rumpunnya sama. Sebagai jurist (ahli hukum,-red). Kata kuncinya, niatkan sejak awal untuk bekerja dengan baik,” ujarnya.


“Kalau niatnya pengen kerja yang baik, apapun, kita akan dapatkan yang baik. Kerja yang baik aja. Apapun profesi kamu. Termasuk jadi jaksa,” tambah peraih gelar master hukum dari Universite Aix Marseille III, Perancis ini.


Narendra juga berharap bila ke depan, jumlah mahasiswa hukum yang ingin berkecimpung sebagai jakasa atau hakim harus berimbang dengan mereka yang ingin menjadi private lawyer (pengacara). Ini bertujuan agar hukum bisa berkembang dengan baik.


“Secara matematis harus berimbang. Harus balance orang yang mau jadi lawyer, jaksa, hakim dan lain-lain agar sistem hukum akan bergerak. Saya tak memandang profesi satu akan lebih baik dengan yang lain,” jelasnya.


Harapan Ke Depan


Selain berpesan kepada junior-nya, Narendra juga mengaku masih memiliki harapan terhadap hukum Indonesia ke depan. Ia berharap sistem hukum Indonesia bisa mengikuti norma-norma internasional yang berlaku secara universal.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua