Senin, 23 Maret 2015

Jalan Rusak, Ahli Waris Korban Gugat Pemerintah

Undang-Undang mengharuskan pemerintah memperbaiki jalan rusak yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
MYS
LBH Jakarta. Foto: SGP
Kalau tidak ada aral melintang, Pengadilan Negeri (PN) Bekasi akan menyidangkan gugatan ahli waris korban kecelakaan terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkot Bekasi. Penggugat meminta pemerintah membayar ganti rugi, meminta maaf kepada masyarakat, dan memperbaiki jalan.
 
Adalah Maeda Yoppy yang melayangkan gugatan itu. Ia adalah ahli waris Ponti Kadron Nainggolan, warga yang menjadi korban kecelakaan di Jalan Raya Siliwangi –biasa juga disebut Jalan Narogong Bekasi. Jalur ini adalah penghubung kota Kota Bekasi dengan Kabupaten Bogor. Jalan lintas provinsi ini bergelombang dan berlubang di banyak lokasi dan kurang terawatt. Akibatnya, banyak pengendara yang menjadi korban.
 
Nelson Nikodemus Simanjuntak, pengacara publik LBH Jakarta yang mendampingi penggugat, menginformasikan sidang perdana seharusnya digelar, Senin (23/3), di PN Bekasi. Tetapi hingga dihubungi hukumonline pukul 10.08 WIB, pihak tergugat (Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bekasi) belum datang. “Mungkin tergugat dari Bandung sehingga sidangnya agak terlambat,” kata Nelson.
 
Gugatan korban kecelakaan akibat jalan rusak atau oleh ahli warisnya terhadap pemerintah terbilang jarang dibanding seringnya jalan rusak. Padahal jumlah korban terus bertambah. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mewajibkan penyelenggara jalan ‘segera dan patut untuk memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas’. Jika belu dapat duperbaiki, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
 
Pasal 203 Undang-Undang yang sama tegas menyebutkan yang bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah pemerintah. Pasal 239 memberi hak kepada korban kecelakaan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas terjadi. Dalam kasus ini, penggugat menganggap pemerintah tidak menjalankan kewajibannya memperbaiki jalan yang rusak sehingga menyebabkan kecelakaan terjadi.
 
Karena itu pula, dalam petitumnya, penggugat meminta pemerintah memperbaiki jalan rusak di Jalan Siliwangi/Narogong agar korban tidak terus berjatuhan. Selain itu, penggugat menuntut ganti rugi ratusan juga, dan meminta pemerintah meminta maaf melalui media massa selama tiga hari berturut-turut.
 
Salah satu pintu masuk penggugat adalah kewajiban para tergugat untuk memasang rambu lalu lintas di jalan yang rusak. Sesuai Pasal 19 Peraturan Menteri Perhubungan No. KM60 Tahun 2006 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas, ada pembagian kewajiban pemasangan rambu sesuai kewenangan pejabat. Dirjen Perhubungan Darat bertanggung jawab merencanakan, mengadakan, memasang dan memelihara rambu lalu lintas di jalan nasional dan jalan tol.
 
Tugas yang sama menjadi tanggung jawab Gubernur untuk jalan provinsi, bupati untuk jalan kabupaten, dan walikota untuk jalan kota. Tinggal dibuktikan status jalan Narogong tempat kejadian yang menimpa Ponti Kadron Nainggolan 8 Februari 2014 silam. Yang jelas, Gubernur Jawa Barat, Kepala Dinas Bina Marga Jawa Barat, Walikota dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekas ikut digugat.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua