Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri, mengatakan produk buatan Indonesia yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pekerja yang mengantongi standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKNNI) penting untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sertifikasi itu dibutuhkan karena dalam MEA akan terjadi persaingan ketat antar negara ASEAN.
“Modal utama dalam menghadapi MEA adalah produk-produk buatan Indonesia yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tenaga kerja yang memiliki Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia,” kata Hanif di Jakarta, Rabu (18/3).
Hanif menjelaskan SNI dan SKKNI adalah dua komponen standarisasi terkait dengan proses produksi. Kedua standar itu saling terkait karena produk yang memenuhi SNI harus dilakukan oleh tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI. Kemenaker mencatat saat ini ada 406 SKKNI di Indonesia.
Selain itu, Hanif mengatakan dalam MEA Indonesia harus memberi kesempatan pekerja asing untuk masuk dan bekerja di Indonesia sesuai dengan kualifikasi serta kompetensi yang dimilikinya. “Di era global, kebijakan proteksi menjadi tidak populer dan tidak lagi menjadi instrumen efektif untuk melindungi pekerja lokal. Keunggulan komparatif berupa upah yang relatif murah bukan lagi menjadi faktor yang merangsang bagi masuknya investasi asing,” ujarnya.
Oleh karenanya peningkatan kualitas dan daya saing SDM lokal harus ditingkatkan lewat berbagai cara. Hanif mengatakan hal itu bisa dilakukan diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan kerja. Selaras itu peran industri juga dibutuhkan untuk menyelenggarakan bermacam pelatihan kerja, termasuk pemagangan.
“Modal utama dalam menghadapi MEA adalah produk-produk buatan Indonesia yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tenaga kerja yang memiliki Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia,” kata Hanif di Jakarta, Rabu (18/3).
Hanif menjelaskan SNI dan SKKNI adalah dua komponen standarisasi terkait dengan proses produksi. Kedua standar itu saling terkait karena produk yang memenuhi SNI harus dilakukan oleh tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI. Kemenaker mencatat saat ini ada 406 SKKNI di Indonesia.
Selain itu, Hanif mengatakan dalam MEA Indonesia harus memberi kesempatan pekerja asing untuk masuk dan bekerja di Indonesia sesuai dengan kualifikasi serta kompetensi yang dimilikinya. “Di era global, kebijakan proteksi menjadi tidak populer dan tidak lagi menjadi instrumen efektif untuk melindungi pekerja lokal. Keunggulan komparatif berupa upah yang relatif murah bukan lagi menjadi faktor yang merangsang bagi masuknya investasi asing,” ujarnya.
Oleh karenanya peningkatan kualitas dan daya saing SDM lokal harus ditingkatkan lewat berbagai cara. Hanif mengatakan hal itu bisa dilakukan diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan kerja. Selaras itu peran industri juga dibutuhkan untuk menyelenggarakan bermacam pelatihan kerja, termasuk pemagangan.