Kamis, 26 Maret 2015

OC Munas: Pemilihan Ketua Umum PERADI Sesuai AD

RFQ













“Siapa bilang begitu sistem pemilihannya one man one vote, anggaran dasar PERADI mengatur bahwa pemilihan itu sistem utusan, dilakukan oleh utusan,” ujar Hermansyah kepada hukumonline, Rabu (25/3) di Makassar, Sulawesi Selatan.


Menurut Hermansyah, sistem one man one vote sebenarnya sudah diterapkan PERADI tetapi baru sebatas untuk pemilihan Ketua DPC. “Jadi sudah berlaku di cabang,” ujarnya.


Diakui Hermansyah, wacana one man one vote memang sempat muncul dalam Munas I PERADI di Pontianak, lima tahun silam. Namun kata dia, pihak yang mewacanakan gagasan tersebut tidak membeberkan lebih lanjut tentang bagaimana pemilihan Ketum DPN PERADI secara one man one vote itu dilaksanakan.


“Kalau 35 ribu advokat ini memilih satu orang ketum dengan cara langsung, bagaimana tempatnya menampung sedemikian banyak orang, caranya seperti apa, kotanya dimana, tidak ada yang mampu, kota mana yang mampu, siapa pelaksananya?” pungkasnya.


 
Wacana pemilihan calon ketua umum (Caketum) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan menggunakan mekanisme one man one vote terus disuarakan sejumlah pihak. Terkait hal ini, Ketua Organizing Committee Musyawarah Nasional, Hermansyah Dulaimi menegaskan bahwa mekanisme pemilihan caketum tetap berpijakan pada Anggaran Dasar (AD) yakni dengan sistem perwakilan.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua