Selasa, 31 Maret 2015

Hadapi MEA, Strategi Pengembangan SDM Harus Tepat

Setiap perusahaan wajib patuh pada hukum ketenagakerjaan Indonesia yang berlaku.
FNH
Kantor KADIN. Foto: SGP
Rezim Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan segera terwujud pada akhir tahun 2015. Arus barang dan jasa dari luar negeri akan menyasar pasar Indonesia. Tenaga kerja asing diperkirakan akan membanjiri Indonesia seiring dengan terbukanya lapangan kerja antarnegara. Persaingan mendapatkan pekerjaan kian ketat.
 
Indonesia memang sudah membuat regulasi yang mengharamkan beberapa posisi diisi oleh Tenaga Kerja Asing (TKA). Antara lain Direktur Personalia, Manajer HI, Manajer Personalia, Supervisor (Spv) Pengembangan Personalia, Spv Perekrutan Personalia, SpV Penempatan Personalia, Spv Pembinaan Karir Pegawai, Penata Usaha Personalia, Kepala Executive Kantor, Ahli Pengembangan Personalia dan Karir, Spesialis Personalia, Penasehat Karir, dan Analis Jabatan.
 
Tetapi, Wakil Ketua Umum Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Bidang Tenaga Kerja, Benny Soetrisno, justru mempertanyakan apakah semua jenis jabatan profesi kerja tersebut sudah aman dari ancaman regionalisasi MEA. Kualitas SDM Indonesia sangat menentukan. “Pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah tenaga kerja Indonesia bisa bersaing dengan negara Asia Tenggara lain?” kata Benny di sela-sela seminar nasional Kesiapan Sumber Daya Manusia Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Melalui Audit Ketenagakerjaan, di Jakarta, Selasa (31/3).
 
Menurut Benny, setiap perusahaan yang terus bertumbuh dituntut untuk mampu mengikuti dinamika perubahan menghadapi pasar bebas ASEAN. Perusahaan, lanjutnya, harus mampu menjaga sistem manajemen SDM agar tetap berfungsi untuk memberikan pelayanan/jasa yang betul-betul bisa memberikan nilai tambah bagi organisasi.
 
Selain itu, perusahaan harus fokus pada pembangunan usaha yang tajam, pelayanan yang terintegrasi, dan fungsi serta sistem manajemen SDM yang berkualitas. Sehingga diperlukan peninjauan ulang untuk mempertajam praktik-praktik fungsi SDM yang berlaku saat ini. Perusahaan pun harus patuh pada hukum ketenagakerjaan yang berlaku.
 
Benny mengatakan, menjelang MEA berlaku, strategi dalam menjalankan pengembangan SDM harus menjadi perhatian. Terutama terkait dengan pembangunan sistem itu dan implementasi operasional. “Kita juga harapkan agar perusahaan-perusahaan pun lebih siap menghadapi penyesuaian, salah satunya dengan merancang smart strategic planning dalam bidang SDM untuk mendukung produktivitas,” tegas Benny.
 
Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) 49 Boedhi Setiadjid menilai, pembentukan pasar tunggal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini akan memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara, sehingga kompetisi akan semakin ketat.

Persaingan tenaga kerja pun akan semakin tajam menjelang pemberlakuan pasar bebas Asean pada akhir 2015 mendatang terutama pada profesi kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, otomotif, dan lainnya. Menurutnya, persaingan mendapatkan pekerjaan bukan saja terjadi diantara sesama Bangsa lndonesia tapi juga sudah sengit di antara Negara ASEAN.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua