Kamis, 02 April 2015

PSHK: Konflik Internal PERADI Harus Dihentikan

RED

Musyawarah Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Munas PERADI) yang berujung pada kekisruhan adalah hal yang tidak sepatutnya terjadi dan harus segera diakhiri. Kekisruhan yang terus-menerus melanda PERADI telah berdampak besar pada pemenuhan agenda utama organisasi advokat. Demikian disampaikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dalam siaran pers, Rabu (1/4).

PSHK menyatakan advokat dan organisasi advokat seharusnya menyadari bahwa tantangan rekonsiliasi dan konsolidasi adalah agenda utama yang sepatutnya juga diperjuangkan secara bersama-sama. Munas PERADI adalah salah satu momentum untuk memperjuangkan rekonsiliasi dan konsolidasi antar advokat dan organisasi advokat.

Sayangnya, kekisruhan pada Munas PERADI menyebabkan agenda rekonsiliasi dan konsolidasi itu tidak tercapai dan malah membuka serta memperluas konflik baru. Dengan mengarusutamakan agenda rekonsiliasi dan konsolidasi, maka agenda penguatan kelembagaan, perlindungan serta peningkatan kapasitas profesi advokat, dan pemenuhan tanggung jawab publik profesi advokat dapat tercapai.

Untuk itu, PSHK mengimbau, konflik dalam tubuh PERADI harus segera diselesaikan. Pengurus serta tokoh PERADI harus berusaha membuka sekat-sekat komunikasi antar faksi advokat sehingga perbedaan sikap dan pikiran dapat diakomodasi. PSHK berpendapat, konflik berkepanjangan dalam tubuh organisasi advokat akan merugikan kepentingan advokat dan publik secara luas.






Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua