Rabu, 08 April 2015

FH Uncen Gandeng KPK dan MK untuk Kasus Pilkada

ANT


Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Papua, menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) guna menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah pada 2016.


"Kesepakatan kerja sama dengan KPK baru saja kami tandatangani untuk penanganan kasus korupsi di Papua," kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura Hendrik Krisifu di Jayapura, Rabu (8/4).


Dia mengatakan pihaknya akan melakukan perekaman video teleconference terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi selama pilkada dan langsung ditayangkan ke KPK melalui video perekaman teleconference.


Menurut Hendrik, kemitraan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) juga demikian, yakni pihaknya akan melakukan perekaman langsung terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan dengan pilkada atau kasus yang menyangkut dengan MK.


Dalam kasus-kasus itu, menurut dia, MK akan meminta kepada Uncen untuk menangani melalui perekaman langsung dalam sebuah sidang kemudian mereplay itu melalui video perekaman teleconference ke MK.


Perekaman itu dilakukan sesuai dengan masalah perselisihan di MK itu diminta saksi-saksi kepada Uncen untuk menghadirkan saksi-saksinya kemudian memberikan kesaksian dalam persidangan kemudian direkam saat itu langsung ditayang di MK. "Untuk tahun 2015 ini Papua mempersiapkan pilkada serentak pada 2016 nanti dan banyak pekerjaan besar tengah menanti, pekerjaan tindak pidana korupsi (tipikor)," kata Hendrik lagi.


Ia menambahkan, jika pilkada serentak terlaksana maka pihaknya sudah siap untuk menangani kasus-kasus korupsi yang kemungkinan besar akan terjadi.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua