Jumat, 10 April 2015

Akademisi: Firma Hukum Tidak Bisa Lakukan Merger

Namun, bisa bergabung firma satu sama lain dengan cara melakukan perjanjian.
M-23/RIA
Suasana ajang penghargaan firma-firma hukum di Indonesia (ilustrasi). Foto: RES.


Pengajar Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Yetty Komalasari Dewi mengatakan bahwa kantor-kantor hukum yang berbentuk firma tidak bisa melakukan merger dengan firma lainnya.


“Mereka itu (firma-firma,-red) kan bukan badan hukum, kalau bukan badan hukum kan nggak ada merger,” ujarnya kepada hukumonline melalui sambungan telepon, Jumat (10/4).


Yetty menjelaskan karena firma bukan badan hukum, maka penggabungan antara dua firma bisa dilakukan dengan cara melakukan perjanjian, bukan dengan cara merger. “Firma itu atau persekutuan perdata pada intinya kan perjanjian. Perjanjian jadinya kalau semua sekutunya setuju kan, jadi itu esensinya,” ujarnya.


Esensi penggabungan, lanjut Yetty, adalah memasukan sekutu baru dalam suatu persekutuan. Jadi, ketika persekutuan didirikan maka lihat terlebih dahulu apakah diatur mengenai kemungkinan mengenai masuk atau keluarnya sekutu. “Bisa saja itu diatur dalam perjanjian pendirian atau tidak diatur,” ujarnya.


“Kalau tidak diatur jadi KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,-red) yang berlaku. KUHD bilang kalau masuknya sekutu baru kalau tidak diperjanjikan esensinya mengubah persekutuan. Kalau itu harus dibubarkan terlebih dahulu baru dibentuk persekutuan baru,” jelasnya.


Yetty mengatakan penggabungan antara firma bisa saja terjadi. Namun, penggabungan itu bukan merger yang dikenal selama ini UU Perseroan Terbatas.


Dihubungi terpisah, Ketua Bidang Kerja Sama Internasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Ricardo Simanjuntak mengatakan bahwa merger antara firma hukum memang belum memiliki aturan yang spesifik. Selama ini, merger hanya diatur dalam UU Perseroan Terbatas.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua