Jumat, 10 April 2015

Masa Jabatan Segera Habis, Otto Tak Ingin Ada Kekosongan di PERADI

“Nggak sama Lu, nggak sama Gue, lebih baik sama hantu.”
RIA
Ketua Umum DPN PERADI 2010-2015, Otto Hasibuan. Foto: RES


Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) 2010-2015 Otto Hasibuan mengatakan tak ingin ada kekosongan jabatan di organisasi advokat ini menjelang habisnya masa jabatannya pada 1 Mei 2015 mendatang.


“Ini yang sedang dipikirkan mekanismenya kayak apa. Jangan sampai ada masalah hukumnya. Biar bagaiamana pun kan harus kita cari jalan keluarnya. Karena kalau tidak, masa’ terjadi kekosongan? Kan ngga bagus juga,” ujar Otto , Selasa (7/4) lalu.


Dihubungi melalui sambungan telepon, Otto menyampaikan perlu ada terobosan yang dilakukan untuk mengisi kekosongan hingga munas dapat dilaksanakan. Ia menuturkan bahwa terobosan tersebut tentunya yang tidak melanggar aturan dalam Anggaran Dasar.


Otto mengaku akan melakukan kajian untuk menemukan jalan keluar dan bertanya kepada pengurus-pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI. “Kita harus bertanya dulu pada cabang-cabang kan bagaimana? Yang penting kita dengan itikad baik untuk mengantarkan ini. Saya kan posisinya hanya ingin mengantarkan munas saja,” tutur Otto.


“Apakah dalam keadaan seperti ini bisa dianggap force majeur? Itu juga menjadi kajian kan,” tandasnya.


Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Musyawarah Nasional (Munas) II PERADI pada 26-28 Maret 2015 lalu di Makassar, Sulawesi Selatan, gagal menghasilkan Ketum DPN PERADI yang menggantikan Otto. Pasalnya, Otto menyatakan menunda pelaksanaan munas untuk tiga hingga enam bulan ke depan karena ada banyak orang yang tidak mempunyai hak suara menduduki lokasi Munas.


Akibat dari penundaan ini, PERADI seakan terpecah belah. Calon Ketum DPN PERADI Juniver Girsang mengklaim dirinya terpilih sebagai Ketum DPN PERADI 2015-2020 setelah melanjutkan acara Munas itu dengan sejumlah DPC. Sedangkan, kubu Luhut MP Pangaribuan, Humphrey Djemat dan Hasanuddin Nasution menyatakan mereka sebagai caretaker untuk melaksanakan Munas lanjutan. 

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua