Jumat, 10 April 2015

Masa Jabatan Segera Habis, Otto Tak Ingin Ada Kekosongan di PERADI


Otto menyatakan awalnya dirinya bermaksud melanjutkan Munas pada Mei. Namun, mengingat keadaan yang masih cukup panas selepas kejadian ricuh di Makassar, Otto mempertimbangkan kembali niatnya itu.


Rapat pembahasan dengan DPN mengenai panitia, tempat, dan waktu pelaksanaan Munas PERADI akan diagendakan dalam waktu dekat, sebut Otto. “Mungkin minggu depan,” imbuhnya.


Terkait perpecahan yang terjadi pasca Munas Makassar dan kemungkinan terdapat dua pelaksana munas lanjutan, yaitu kubu Otto dan kubu caretaker pilihan peserta munas – yang terdiri dari Luhut Pangaribuan, Humphrey Djemat, dan Hasanuddin Nasution – Otto mengatakan semua harus bergabung dengan DPN.


Otto mengajak setiap kubu untuk sama-sama melaksanakan munas dan berkompetisi secara fair. “Nggak perlu kita harus pecah. Kalau begini kan kejadiannya, coba karena kejadian di Makassar, semua jadi abu kan. Biaya munas habis, tenaga sudah jadi abis. Buang uang, tenaga, pikiran,” ucapnya.


Ibarat pepatah Batak “nggak sama lu, nggak sama gue, lebih baik sama hantu,” kondisi PERADI saat ini sangat tepat digambarkan seperti itu, ujar Otto.


“Saya berharap kita kondusif dulu. Makanya kita dinginkan suasana dulu, mudah-mudahan dengan kepala dingin, munas nanti kita bisa lakukan dengan lebih baik,” pungkasnya.


Untuk sementara waktu, diam dan tak bereaksi menjadi jurus andalannya agar semua bisa bersatu kembali. “Mereka bikin caretaker, mereka bikin ketua, ya kita tidak ada aksi-aksi lah,” kata Otto.


“Kita bersaudara semua kok ya. Jadi kita anggap kemarin mungkin kepala panas dan mudah-mudahan setelah kembali ke Jakarta semuanya kepala sudah dingin, mudah-mudahan kita bisa duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini. Harapan saya begitu saja,” pungkasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua