Selasa, 14 April 2015

Tak Semua Guru Non-PNS Dapat Honor dari Negara

Hak guru non-PNS dapat dianggarkan dalam APBN atas usulan sekolah melalui Mendikbud.
ASH
Ahli yang dihadirkan pemerintah (ki-ka) Made Arya Wijaya, Udin S. Winata Putra dan Muchlas Samani usai menyampaikan keahliannya dalam sidang uji materi UU Sistem Pendidikan Nasional, Selasa (14/4). Foto: Humas MK
Guru Besar Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Muchlas Samami memandang istilah ‘guru tetap’ dan ‘guru tidak tetap’ sebenarnya tidak dikenal dalamUU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kedua istilah itu hanya penyebutan keseharian dalam masyarakat.
 
“Tetapi, persyaratan, hak, dan kewajiban guru dalam UU Guru dan Dosen tampak yang dimaksud sebagai guru adalah guru tetap dalam istilah sehari-hari,” ujar Prof Muchlas saat memberi keterangan sebagai ahli dalam sidang lanjutan pengujian UU Guru dan Dosen dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (14/4).
 
Muchlas menjelaskan dalam istilah sehari-hari guru tetap yakni guru PNS yang ditugaskan di sekolah negeri; guru PNS yang ditugaskan di sekolah swasta; dan guru yang diangkat sebagai guru tetap oleh yayasan untuk sekolah tertentu di bawah yayasan tersebut. Guru tetap terikat aturan-aturan tertentu dari lembaga yang mengangkat dan berhak mendapatkan gaji setiap bulan.
 
Guru tidak tetap (GTT) adalah guru yang ditugaskan oleh sekolah, yayasan, pemerintah, atau pemerintah daerah untuk mengajar mata pelajaran tertentu atau membina kegiatan tertentu di sekolah. Mereka berhak mendapat honorarium sesuai jam mengajar atau kegiatan tertentu atas dasar perjanjian kerja yang disepakati. Faktanya, banyak GTT merupakan guru tetap sekolah lain atau karyawan tetap di instansi lain. “Guru tetap dan guru tidak tetap merupakan entitas yang berbeda, sehingga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda pula,” paparnya.
 
Ahli pemerintah lainnya, Kasubdit Pengembangan Sistem Penganggaran pada Ditjen Anggaran Kemenkeu Made Arya Wijaya menuturkan hak guru non-PNS dapat dianggarkan dalam APBN. Namun, dana ini dapat dianggarkan apabila pengangkatan guru non-PNS ini dilakukan pemerintah atau pemerintah daerah atas usulan sekolah (negeri/swasta) kepada Mendikbud ke Kemenkeu agar bisa dialokasikan dalam APBN.
 
“Hak guru non-PNS ini bentuknya honor per bulan, apabila bersertifikasi diberikan lagi tunjangan. Mereka ini yang dikenal dengan guru honorer.Tetapi, kalau yang angkat yayasan atau sekolah, honor yang bayar sekolah atau yayasannya. Berbeda dengan guru PNS yang menerima gaji berikut tunjangan profesi dan fungsional,” ujar Made dalam persidangan yang diketuai Arief Hidayat.
 
Made menambahkan persyaratan dan mekanime pengalokasian anggaran bagi guru non-PNS didasarkan pada UU Guru dan Dosen, PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, PP No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, Permendiknas No. 7 Tahun 2011 tentang Honorarium Guru Bantu.
 
“Mungkin sekarang ini kewajiban yayasan atau sekolah, dan pemerintah daerah menyediakan honor dari APBD belum berjalan disiplin. Misalnya, sekolah harus bayar sesuai upah minimum, tetapi bayarnya tidak sesuai upah minimum,” tambahnya.
 
Sebelumnya, pengujian UU Guru dan Dosen yang teregister nomor 10/PUU-XIII/2015 ini dimohonkan enam guru non-PNS yang telah bertahun-tahun mengajar di sekolah negeri di Banyuwangi diantaranya Fathul Hadie Utsman, Sanusi Afandi, Saji, Ahmad Aziz Fanani. Mereka memohon pengujian Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 15 ayat (1), (2) UU Guru dan Dosen terkait sertifikasi guru, sertifikat pendidik, penerimaan gaji dan tunjangan profesi.
 
Ketentuan itu dinilai diskriminasi (perlakuan berbeda) dan menimbulkan ketidakadilan antara guru PNS dan guru non-PNS terkait hak mendapatkan sertifikasi guru, sertifikat pendidik, penerimaan gaji, penerimaan tunjangan profesi. Soalnya, hanya guru PNS yang bisa memperoleh hak-hak itu, sementara guru non-PNS tidak berhak.

Karenanya, mereka menilai pasal-pasal itu bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Perkara register 11/PUU-XIII/2015 terkait pengujian Pasal 49 ayat (2) UU Sisdiknas dimohonkan oleh Fathul Hadie Utsman, Sumilatun, Aripin, Hadi Suwoto, Sholehudin yang berstatus sebagai guru kontrak sekolah swasta. Ketentuan itu juga dinilai diskriminasi antara guru tetap, guru negeri, dan guru swasta. Padahal, aturan itu menyebut anggaran gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan melalui APBN.

Selain itu, terbitnya PP No. 74 Tahun 2008 menyebut yang berhak memperoleh sertifikasi guru hanya guru tetap, guru negeri dan guru swasta. Sementara guru tidak tetap dan guru kontrak tidak berhak memperoleh sertifikasi. Karenanya, mereka berharap MK menafsirkan Pasal 49 ayat (2) UU Sisdiknas sepanjang dimaknai termasuk guru kontrak/bantu ditetapkan sebagai CPNS, sehingga berhak mendapatkan tunjangan profesi guru.
Perlakuan Yang Tidak adil untuk Guru Swasta
 - M. Azhar Alwahid
26.02.17 09:00
Saya seorang guru Swasta yang sudah mengabdi selama 18 tahun, berbagai jabatan telah saya jalankan dari mulai Wakil Kepala sekolah sampai menjadi Kepala sekolah, Alhamdulillah saya sudah tersertifikasi dan Ingfasing, dari hasil dana sertifikasi tersebut saya gunakan untuk menyelesaikan kuliah S2 di Universitas Negeri jakarta dan sekarang sedang menyelesaikan Proram Doktor di UIN Syarif Hidayatullah Jakara. Ketika masih menjabat sebagai Kepala Sekolah kami bersama teman-teman betrusaha memajukan sekolah dan terakhir tahun 2016 sekolah kami terakreditasi A dengan Nilai 91, suatu perjuangan yang berat mempertahankan sekolah SMA yang sebagian besar siswanya dari kalangan tidak mampu.setelah kami berjuang kurang lebih selama sepuluh tahun sebagian besar dari kami di non aktifkan sebagai kepala sekolah dan guru oleh yayasan. alasan mereka ingin mengelola sendiri sekolah tersebut bersama keluarga dan rekan-rekannya. Akhirnya menerima keputusan tersebut dan mencari sekolah baru. alhamdulillah kami semua telah mendapatkan sekolah baru yang dapat menampung kami dan melanjutkan pengabdian kami di yayasan yang baru. dari cerita ini saya ingin menggambarkan betapa lemahnya status kami sebagai guru walaupun sudah berstatus sebagai guru tetap yayasan kami tidak berdaya ketika harus hengkang dari sekolah tempat kami mengabdi tanpa pesangon sepeserpun. kami yakin rizqi kami sudah di atur leh Yang Maha Kuasa. Biarlah semua pengabdian kami untuk anak-anak dan sekolah yang kami tinggalkan akan berbuah pahala di sisinya. kami ikhlas doakan kami semoga di sekolah yang baru kami dapat melahirkan anak-anak yang baik dan kelak ketika mereka menjadi guru nasib mereka akan lebih baik lagi terlebih ketika mereka harus mau di katakan sebagai guru Non PNS yang tidak sejahtera.
Nasib Guru Kontrak
 - Yoh.Sugengtoro
20.10.15 23:01
Saya adalah guru kontrak pemerintah daerak kab.Ketapang,yang diangkat berdasarkan hasil tes penerimaan pegawai sejak 1 januari 2012. Saya diangkat dari sekolah menjadi guru honor sejak tahun 2006. jadi saya mewakili kawan-kawan guru kontrak tidak menuntut untuk dijadikan PNS tetapi setidaknya hargailah pengabdian kami yang sudah puluhan tahun ini,untuk bisa hidup layak dengan tanggungan anak dan istri kami. sekian dan terimakasih.
plesetan
 - anak bangsa
04.11.15 21:42
tak dapat diukur dan tak dapat dikira, orang nasib wong cilik (dalam bahasa jawa) atau nasib orang kecil tetap ditindas selamanya. itulah indonesia
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua