Minggu, 19 April 2015

Sidang Terbuka HUM Dapat Dukungan

MA sebaiknya tak memperlakukan HUM sama dengan sidang perkara biasa.
M-22/MYS
Gedung MA. Foto: SGP.

menyatakan mendukung proses pemeriksaan atau sidang permohonan Hak Uji Materiil (HUM) bersifat terbuka. Sidang terbuka akan membuka ruang adu argumentasi sehingga kebenaran lebih terungkap dan tidak dimonopoli satu pemikiran.
 
Perubahan proses pemeriksaan HUM menjadi benar-benar terbuka mendapat dukungan dari sejumlah kalangan. Setelah Pemerintah tak keberatan, kini para pengamat memberikan dukungan atas .
 
M. Nur Sholikin, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), berpendapat sidang HUM sudah selayaknya dilakukan terbuka. ”Harus terbuka supaya publik mengetahui”, ujarnya saat dihubungi (17/4).
 
Menurut Sholikin, alasan harus terbukanya di Mahkamah Agung harus dilihat dari objek yang diuji dalam HUM. Secara umum, peraturan perundang-undangan itu mengikat secara umum sehingga melihat sifatnya yang mengikat umum itu berdampak pada proses pengujiannya. “Objek yang diuji itu adalah peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum. Karena sifatnya yang mengikatnya secara umum, maka pengujiannya juga seharusnya diketahui oleh publik”, ujarnya.
 
Dukungan serupa datang dari Abdul Fickar Hadjar. Advokat yang juga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini mengatakan transparansi sudah menjadi karakter pengadilan saat ini. Sidang terbuka bisa meminimalisasi penyimpangan atau penyelewenangan hukum.
 
”Makanya ada istilah, ’, kan gitu. Jadi, kalau transparan semua bisa keliatan, orang tidak berani macam-macam”,  ujarnya kepada (17/4).
 
sidang, kata Sholikin, bisa berdampak pada akuntabilitas proses pemeriksaanya. “Ketertutupan proses ini juga memberikan kelemahan bagi akuntabilitas proses pemeriksaan perkara hak uji materil ini”, paparnya
 
Sholikin melihat, dalam praktek proses sidang HUM seolah disamakan dengan penanganan terhadap perkara biasa, yaitu seperti kasasi atau peninjauan kembali.  “Harusnya dibuat berbeda, karena memang berbeda yang satu adalah untuk kepentingan umum. Pengujian peraturan perundang-undangan itu terkait dengan kepentingan umum”, jelasnya.
 
Sidang HUM memang selalu disebut dilakukan dalam persidangan yang ’terbuka untuk umum’. Tetapi bukan terbuka seperti layaknya sidang-sidang pengujian di Mahkamah Konstitusi. Sidang yang menghadirkan saksi, ahli, dan para pihak saling adu argumentasi perlu menjadi bagian dari rangkaian penggalian hukum oleh majelis hakim sebelum memutus perkara. Jadi, hakim tak semata mengandalkan argumen tertulis pemohon dan lembaga yang mengeluarkan peraturan.
 
Menurut Abdul Fickar, sidang HUM seharusnya menerapkan sungguh-sungguh asas , mendengarkan para pihakPara pihak di sini bukan hanya pemohon dan lembaga yang menerbitkan peraturan, tetapi juga pihak terkait, ahli, dan mungkin saksi.
 
“Bukan hanya dari ahli sebetulnya, tapi dari pemohon dan termohon itu hakim juga perlu menggali keterangannya. Jadi tidak hanya mengandalkan keterangan tertulis yang disampaikan oleh Pemohon ataupun Termohon”, papar Sholikin.
 
Pelibatan para pihak juga menjadi keuntungan bagi hakim. Solihin menjelaskan, hakim dapat menggali apa yang menjadi poin permohonan oleh Pemohon. Tak hanya itu, melibatkan ahli tentunya dapat memperluas paradigma berpikir hakim dalam rangka memberikan putusan terbaiknya.  “Kalau tidak dibuka ya akuntabilitas proses pemeriksaannya itu menjadi tanda tanya, serta kualitas putusannya juga bisa menjadi tanda tanya”, jelasnya.
 
Salah seorang pemohon HUM di Mahkamah Agung, Supriadi Widodo Eddyono, juga mendukung keterbukaan sidang HUM. Ia mengaku siap jika sewaktu-waktu sidang permohonan Surat Edaran PK yang dia ajukan mengatasnamakan ICJR dan beberapa organisasi dibuat terbuka. Selama ini, kata dia, sidangnya tak jelas, termasuk kapan ahli dimintai keterangan. ”Kita baru tahu ada di putusan,” ujarnya.
Pemerintah

keterbukaan sidang HUM

hukumonline

sidang HUM



matahari itu pembunuh kuman yang paling efektif’hukumonline

Ketertutupan proses





audi et alteram partem.





Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua