Selasa, 21 April 2015

Perempuan Terlibat Korupsi karena Kedudukan, Terjerumus, dan Gaya Hidup

Perempuan harus berpikir cerdas untuk tidak terlibat korupsi. Istri-istri jangan tidak mau tahu asal usul uang yang mereka terima.
NOV
Yenti Ganarsih, salah satu figur wanita yang ditunjuk menjadi anggota Pansel KPK. Foto: RES.


Setidaknya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada sekitar 11 pelaku tindak pidana korupsi perempuan yang terjerat kasus korupsi sepanjang tahun 2004 hingga Februari 2015. Ada perempuan yang hanya menjadi pelaku turut serta bersama-sama suaminya, ada pula yang menjadi pelaku korupsi itu sendiri.


Tengok saja, sudah ada beberapa kasus korupsi yang melibatkan perempuan. Antara lain, istri Wali Kota Palembang Romi Herton, Masyito yang terlibat dalam kasus suap pengurusan sengketa Pilkada Wali Kota Palembang di Mahkamah Konsitusi (MK), istri Bupati Karawang Ade Swara, Nurlatifah, dan mantan hakim tinggi Pasti Serefina Sinaga.

 


































































No




Nama




Kasus




1




Miranda Gultom




Suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior BI




2




Nunun Nurbaeti




Suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior BI




3




Neneng Sri Wahyuni




Korupsi pengadaan PLTS Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi




4




Mindo Rosalina Manulang




Suap wisma atlet




5




Angelina Sondakh




Korupsi di Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pemuda dan Olaharaga




6




Ratu Atut Chosiyah




Pengurusan sengketa Pilkada Banten dan Lebak, serta korupsi pengadaan Alkes Banten dan Tangerang Selatan




7




Susi Tur Andayani




Pengurusan sengketa Pilkada Lebak




8




Chairun Nisa




Suap dari Bupati Gunung Mas dan pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas di MK




9




Masyito




Pengurusan sengketa Pilkada Palembang di MK




10




Nurlatifah




Suap, pemerasan, dan pencucian uang terkait pengurusan izin Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) PT Tatar Kertabumi di Karawang.




11




Pasti Serefina Sinaga




Penerimaan terkait pengurusan perkara korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Kota Bandung.



Melihat fenomena perempuan sebagai pelaku korupsi, pakar hukum pidana Yenti Garnasih merasa prihatin. Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan perempuan mulai berani menjadi pelaku korupsi. Antara lain, karena kedudukan atau kekuasaan yang dimiliki perempuan tersebut.


"Artinya, baik itu sebagai anggota DPR, eksekutif, atau yudikatif. Ada juga yang terbawa suaminya, sehingga dia terjerumus untuk ikut melakukan korupsi. Selain itu, faktor gaya hidup juga bisa menjadi salah satu penyebab perempuan melakukan korupsi. Misalnya, ingin tampil mewah secara instan," kata Yenti kepada hukumonline, Selasa (21/4).


Yenti menjelaskan, meningkatnya keterlibatan perempuan dalam kasus korupsi adalah konsekuensi dari semakin banyak perempuan yang berkiprah di pemerintahan, legislatif, yudikatif, dan swasta. Ia sangat menyayangkan jika kemampuan perempuan dalam bersaing diikuti dengan "persaingan" dalam melakukan korupsi.


Menurut Yenti, seorang perempuan seharusnya memiliki rasa malu yang lebih tinggi, mengingat perempuan juga merupakan seorang ibu. Perempuan harus peka dan berpikir cerdas untuk tidak terlibat korupsi. Terlebih lagi, perempuan yang berada di lingkaran kekuasaan atau istri-istri para pemegang kekuasaan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua