Polri sudah memiliki pemimpin utuh, yakni Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Wakapolri Komjen Budi Gunawan. Meski pelantikan Wakapolri Budi Gunawan secara formal telah sesuai prosedur dengan melalui Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) dinilai kurang transparan dan menimbulkan polemik, DPD berharap keputusan itu tetap dihormati.
“Mari kita hormati keputusan ini, walaupun ke depannya harus ada perbaikan terus menerus terkait hal-hal yang masih menjadi keprihatinan publik,” ujar Wakil Ketua DPD, Farouk Muhammad di Gedung DPD, Jumat (24/4).
Farouk menilai jabatan yang diemban Budi Gunawan sebagai Wakapolri dapat dijadikan momentum untuk menunjukan kepada publik secara faktual perihal kriminalisasi bahwasannya tidak benar. Selain itu, duet antara Kapolri Badrodin Haiti dengan Wakapolri Budi Gunawan harus bersungguh-sungguh menunjukan kinerja dalam mereformasi Polri yang anti korupsi, kolusi dan nepotisme.
Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu memahami penilaian publik dalam proses penetapan Budi Gunawan menjabat Wakapolri bernuansa politik. Namun begitu, Farouk menghimbau agar para elit politik dalam memberikan dukungan politik tidak dijadikan sebagai bargaining position sebagai balas jasa. Misalnya, dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden maupun kontestasi politik lainnya. Jika hal itu dilakukan, berujung rusaknya profesionalisme Polri.
“Saya mengimbau agar politisasi dalam proses pemberhentian dan pengangkatan Kapolri tidak terulang kembali dan dijadikan preseden bagi perwira dan anggota polisi lainnya untuk bermain politik praktis yang dapat merusak profesionalisme dan akuntabilitas Polri kepada publik,” imbuhnya.
Lebih lanjut jenderal purnawirawan polisi bintang dua itu berharap agar seluruh elemen masyarakat mendorong dilanjutkannya reformasi Polri. Khususnya, mendudukan Polri dalam konstelasi ketatanegaraan yang bebas dari intervensi politik. Tentunya, dengan dilakukan pengawasan ketat oleh seluruh masyarakat.
Di bawah tampuk kepemimpinan Badrodin Haiti dan Budi Gunawan, Polri mesti membuka diri dengan menampung beragam aspirasi masyarakat. Oleh sebab itulah, seluruh program dan kebijakan Polri mesti diketahui masyarakat. Polisi, kata Farouk, tak saja dituntut profesional, tetapi amanah kepada pemangku kepentingan. Antara lain dengan menggunakan kewenangannya secara bijak dan santun pada masyarakat yang dilayaninya.
Selain itu, program dan komitmen lembaga kepolisian diharuskan menjaga dari kepentingan politik. Yakni dengan merefleksikan dalam berbagai kebijakan yang mempertimbangkan pandangan serta masukan positif dari seluruh elemen masyarakat.
“Polemik yang selama ini berlangsung mengharuskan polisi berbenah diri dan memperbaiki diri. Dalam hal ini Polri, mampu mereformasi dirinya agar tidak menjadi institusi yang dijauhi oleh masyarakat,” ujar Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) itu.
Anggota Komisi III Arsul Sani berpandangan, duet Badrodin Haiti dan Budi Gunawan harus mempu mereformasi Polri. Kedua pejabat tinggi itu mesti menunjukan kepada publik untuk menangkis tudingan publik. Kendati begitu, publik diminta menghormati dan menghargai keputusan pengangkatan Budi Gunawan menjadi Wakapolri.
Terkait apakah nantinya Budi Gunawan akan menjadi Kapolri berikunya lantara Badrodin menjabat Kapolri hanya 15 bulan hal itu menjadi kewenangan Presiden dan proses politik di DPR. “Hal itu proses internal Polri dan proses politik di lembaga kepresidenan serta di DPR yang akan menentukan pada saatnya,” pungkas politisi PPP itu.
“Mari kita hormati keputusan ini, walaupun ke depannya harus ada perbaikan terus menerus terkait hal-hal yang masih menjadi keprihatinan publik,” ujar Wakil Ketua DPD, Farouk Muhammad di Gedung DPD, Jumat (24/4).
Farouk menilai jabatan yang diemban Budi Gunawan sebagai Wakapolri dapat dijadikan momentum untuk menunjukan kepada publik secara faktual perihal kriminalisasi bahwasannya tidak benar. Selain itu, duet antara Kapolri Badrodin Haiti dengan Wakapolri Budi Gunawan harus bersungguh-sungguh menunjukan kinerja dalam mereformasi Polri yang anti korupsi, kolusi dan nepotisme.
Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu memahami penilaian publik dalam proses penetapan Budi Gunawan menjabat Wakapolri bernuansa politik. Namun begitu, Farouk menghimbau agar para elit politik dalam memberikan dukungan politik tidak dijadikan sebagai bargaining position sebagai balas jasa. Misalnya, dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden maupun kontestasi politik lainnya. Jika hal itu dilakukan, berujung rusaknya profesionalisme Polri.
“Saya mengimbau agar politisasi dalam proses pemberhentian dan pengangkatan Kapolri tidak terulang kembali dan dijadikan preseden bagi perwira dan anggota polisi lainnya untuk bermain politik praktis yang dapat merusak profesionalisme dan akuntabilitas Polri kepada publik,” imbuhnya.
Lebih lanjut jenderal purnawirawan polisi bintang dua itu berharap agar seluruh elemen masyarakat mendorong dilanjutkannya reformasi Polri. Khususnya, mendudukan Polri dalam konstelasi ketatanegaraan yang bebas dari intervensi politik. Tentunya, dengan dilakukan pengawasan ketat oleh seluruh masyarakat.
Di bawah tampuk kepemimpinan Badrodin Haiti dan Budi Gunawan, Polri mesti membuka diri dengan menampung beragam aspirasi masyarakat. Oleh sebab itulah, seluruh program dan kebijakan Polri mesti diketahui masyarakat. Polisi, kata Farouk, tak saja dituntut profesional, tetapi amanah kepada pemangku kepentingan. Antara lain dengan menggunakan kewenangannya secara bijak dan santun pada masyarakat yang dilayaninya.
Selain itu, program dan komitmen lembaga kepolisian diharuskan menjaga dari kepentingan politik. Yakni dengan merefleksikan dalam berbagai kebijakan yang mempertimbangkan pandangan serta masukan positif dari seluruh elemen masyarakat.
“Polemik yang selama ini berlangsung mengharuskan polisi berbenah diri dan memperbaiki diri. Dalam hal ini Polri, mampu mereformasi dirinya agar tidak menjadi institusi yang dijauhi oleh masyarakat,” ujar Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) itu.
Anggota Komisi III Arsul Sani berpandangan, duet Badrodin Haiti dan Budi Gunawan harus mempu mereformasi Polri. Kedua pejabat tinggi itu mesti menunjukan kepada publik untuk menangkis tudingan publik. Kendati begitu, publik diminta menghormati dan menghargai keputusan pengangkatan Budi Gunawan menjadi Wakapolri.
Terkait apakah nantinya Budi Gunawan akan menjadi Kapolri berikunya lantara Badrodin menjabat Kapolri hanya 15 bulan hal itu menjadi kewenangan Presiden dan proses politik di DPR. “Hal itu proses internal Polri dan proses politik di lembaga kepresidenan serta di DPR yang akan menentukan pada saatnya,” pungkas politisi PPP itu.