Rabu, 29 April 2015

Takut KPK, LBH Kampus Emoh Gunakan Anggaran Negara

Ada tiga LBH Kampus yang memperoleh akreditasi A.
Ali
Direktur Eksekutif ILRC Uli Parulian Sihombing (Kiri) dan Leni Widi dari APHKI (Kanan) dalam workshop pro bono dan bantuan hukum di Jakarta, Senin (27/4). Foto: Ali.


Sejumlah Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Kampus Fakultas-Fakultas Hukum di Indonesia emoh menggunakan anggaran negara untuk bantuan hukum, karena tidak mau berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Fenomena ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) Uli Parulian Sihombing dalam Workshop seputar pro bono dan bantuan hukum di Jakarta, Senin (27/6).


“Ada beberapa LBH Kampus takut pakai dana dari negara. Mereka takut diperiksa oleh KPK. Karena kan kalau menggunakan anggaran negara pasti diaudit,” ujarnya sambil menyebut nama LBH Kampus di dua kampus top swasta di Tangerang dan Yogyakarta.


Uli mengatakan LBH-LBH Kampus itu cukup percaya diri dengan sumber daya yang mereka miliki. Misalnya, bantuan dari firma-firma hukum besar dan juga alumni mereka. “Bentuknya bisa berupa dana maupun training-training,” tuturnya.


Selain ada beberapa LBH Kampus yang enggan menggunakan anggaran negara, lanjut Uli, ada juga beberapa LBH Kampus yang belum bisa lulus verifikasi dan akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada 2013. Padahal, verifikasi dan akreditasi itu syarat untuk memperoleh anggaran negara untuk bantuan hukum.


Uli memaparkan pada 2013 lalu, ada 310 organisasi yang dinyatakan lolos dalam verifikasi dan akreditasi Organisasi Bantuan Hukum oleh BPHN. Dari 310 Organisasi Bantuan Hukum itu, terdiri atas 208 LBH (67 persen) dan 102 organisasi masyarakat (33 persen).


“Dari 208 organisasi LBH itu, didalamnya terdapat 48 LKBH Kampus,” ujarnya.


Namun, lanjut Uli, dari 48 KBH Kampus itu, mayoritas hanya memperoleh akreditasi C. “Hanya tiga LBH yang memperoleh akreditasi A, yakni LPKBHI IAIN Walisongo, FH Universitas Jember dan LKBH Universitas Lambung Mangkurat,” jelasnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua