Rabu, 06 May 2015

Ini Kesalahan Terbesar Sarpin Menurut Andi Hamzah

Karena menyatakan asas legalitas hanya ada pada hukum pidana materil.
Ali
Pakar Hukum Pidana Prof. Andi Hamzah. Foto: RES


Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Sarpin Rizaldi masih menimbulkan polemik di kalangan ahli hukum. Walau putusannya telah “dijustifikasi” oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang akhirnya memasukan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, tetap saja kritikan-kritikan datang dari para ahli itu.


Kini, Guru Besar Hukum Pidana Prof. Andi Hamzah yang ikut angkat bicara. Andi menilai kesalahan terbesar Sarpin adalah menyatakan bahwa asas legalitas hanya ada pada hukum pidana materil, bukan ada pada hukum formil (hukum acara pidana).


“Padahal, asas legalitas itu lebih kencang ada dalam hukum acara pidana. Sampai Bu Komariah sebut itu hakim bodoh. Tapi, Saya tidak sebut itu ya, nanti dilaporkan polisi,” selorohnya dalam acara penataran nasional dosen-dosen muda hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Depok, Jawa Barat, Selasa (5/6).


Andi menjelaskan bahwa aturan-aturan pidana (materil) bisa diatur ke dalam peraturan perundang-undangan. Yakni, melalui undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah. “Di Belanda juga seperti itu. Ancaman pidana bisa diatur di PP atau Perda, tidak hanya melalui undang-undang,” ujarnya.


Namun untuk hukum acara pidana, lanjut Andi, ketentuannya harus diatur dengan undang-undang. “Jadi, nggak bisa seseorang ditangkap dengan dasar PP atau Perda,” tuturnya.


Andi menegaskan bahwa hukum acara pidana (dari prosedur penangkapan dan persidangan) harus menggunakan aturan undang-undang. “Dia bilang hukum acara pidana bisa diterobos, Astagfirullah. Itu yang dilakukan oleh Sarpin,” ujarnya lagi.


Sebelumnya, pada kesempatan terpisah, dua mantan petinggi lembaga peradilan juga mengomentari putusan Sarpin itu. Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menilai bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Sarpin sebagai putusan yang nekat. “Undang-undang sendiri sudah merumuskan objek praperadilan secara limitatif sekali. Untuk kelancaran dan praktik jika sudah limitatif tidak boleh ditambah dan ditafsirkan lain, ini yang dilanggar oleh Sarpin,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua