Senin, 11 May 2015

Ajukan Praperadilan Lagi, Novel Minta Ganti Rugi Rp1M

Uang tersebut untuk Pendidikan Anti Korupsi di daerah di Indonesia.
HAG
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Foto: Sgp

Tim Advokasi Anti Kriminalisasi (TAKTIS) yang merupakan kuasa hukum Novel Baswedan (penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi), Senin (11/5) resmi mendaftarkan permohonan praperadilan keduanya. Kali ini TAKTIS mendaftarkan permohonan atas penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Bareskrim POLRI dikediaman Novel dan meminta ganti rugi sebesar Rp1 Miliar.

"Kami keberatan dengan penyitaan dan penggeledahan tanpa izin dari pengadilan negeri setempat," ujar Bahrain, kuasa hukum Novel setelah mendaftarkan permohonan praperadilan kliennya.

Bahrain menilai bahwa penggeledahan dan penyitaan barang-barang milik Novel pada 1 Mei lalu tidak sesuai dengan prosedur standar yang diatur dalam undang-undang. Pasalnya, penyidik yang melakukan penggeledahan tidak memiliki surat izin penggeledahan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan tidak menunjukan surat perintah penggeledahan yang ditandatangi oleh kepala penyidik.

Selain itu, lanjut Bahrain, 25 barang yang disita dalam penggeledahan tersebut tidak berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Novel. Barang-barang tersebut diantaranya fotocopy Kartu Keluarga, berkas fotocopy izin mendirikan bangunan (IMB), laptop, majalah, forocopy surat nikah, dan lainnya.

"Kami ingin menguji barang tersebut untuk apa disita? Ini jadi ada indikasi kuat ada rekayasa dalam kasus Novel. Menyita barang privadi ini sarat akan kriminalisasi juga terkesan dipaksakan," jelasnya.

Selain itu, Anggota Tim TAKTIS Julius Ibrani menyatakan bahwa tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Bareskrim sedikitnya melanggar empat Pasal dalam KUHAP tentang izin dan pembuatan BAP dan juga tujuh pasal dalam Peraturan Kaporli (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Management Perkara Tindak Pidana di Kepolisian.

"Dalam KUHAP Pasal yang dilanggar Pasal 33 dan 34 KUHAP tentang Penggeledahan, Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) KUHAP tentang penyitaan. Juga Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 55, 56, 57, 58, dan 59 tentang tata cara penggeledahan dan penyitaan. Sedangkan, fakta bahwa barang sitaan tersebut dikembalikan enam hari kemudian hal tersebut menunjukan tidak ada itikad baik untuk menjalankan Perkap," jelas Julius.

Dia juga menambahkan bahwa pengembalian atas barang sitaan tidak dapat menghapus kesalahan. "Pengembalian benda sitaan juga tidak bisa menghapus kesalahan prosedur dan kerugian yang muncul akibat tindakan penggeledahan dan penyitaan," ujarnya.

Dalam permohonannya, Novel meminta ganti rugi sebesar Rp1 Miliar untuk pendidikan anti korupsi di beberapa daerah di Indonesia seperti Bengkulu, Makassar, Kupang, Kotawaringin Barat dan Jayapura.

Sebagai informasi, Novel Baswedan ditangkap di rumahnya dini hari, pukul 00.20 WIB di di kawasan Kalapa Gading, Jakarta Utara. Penyidik melakukan penggeledahan selama lima jam, dan menyita sekitar 20 barang bukti dari rumahnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua