Kamis, 14 Mei 2015

Notaris, Berlibur Tapi Harus Tetap Bertanggung Jawab Kepada Negara

Aturan undang-undang, bila notaris cuti harus menyerahkan protokol notaris ke notaris pengganti.
Tri Yuanita Indriani
Notaris Irma Devita Purnamasari. Foto: SGP


Orang awam mungkin melihat notaris sebagai profesi yang memiliki waktu fleksibel sehingga mudah bagi para notaris untuk mengatur jadwal libur mereka. Namun, faktanya, meski mudah mengatur waktu, notaris memiliki sebuah tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja.


Ini diungkapkan oleh Notaris Irma Devita Purnamasari yang menegaskan bahwa meski berlibur, notaris masih tetap memegang tanggung jawab kepada negara.


“Kita mau libur misalkan tanggal segini, berarti ya kita atur-lah supaya tanggal segitu itu jangan ada janji, jangan ada signing (tanda tangan kontrak,-red), jangan ada meeting. Nah, cuma kan kita notaris itu liburnya ngga bisa lama-lama, kecuali cuti,” ujar Irma kepada hukumonline melalui sambungan telepon, Rabu (13/5).


Irma merujuk kepada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti.


“Kalau cuti itu kita harus pakai notaris pengganti, kemudian bayar ke negara juga. kan bayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak,-red), terus ada sumpah segala macem,” papar Irma.


Oleh karena itu, Irma mengatakan cara cuti seorang notaris lebih “ribet” bila dibandingkan profesi hukum lainnya, misalnya advokat. “Walaupun kita yang punya sendiri kantornya, tapi kita izinnya sama negara, sama pemerintah, karena kita adalah pejabat pemerintah,” timpalnya.


Hal tersebut juga diamini oleh seorang Notaris asal Tangerang Selatan Myryany Usman. “Cuti kita kalau lebih dari 7 hari. Nggak boleh ninggalin kantor lebih dari 7 hari, kita cuti.  Ya, kadang-kadang sih kalau ngga ada janji, kita bablas,” sampainya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua