Kamis, 14 Mei 2015

FH Undana Ciptakan Paku untuk Cegah Korupsi di NTT

ANT


Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Nusa Tenggara Timur saat ini telah membentuk Pusat Anti Korupsi Undana (Paku) yang bertujuan untuk memantau semua aksi korupsi yang terjadi di provinsi itu.



Dekan Fakultas Hukum Undana Aloysius Sukardan mengatakan Kampus Antikorupsi tersebut baru berjalan kurang lebih satu bulan dan kegiatanyang dilakukan adalah memantau tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat provinsi, maupun kabupaten/kota.



"Anggotanya terdiri dari mahasiswa dari fakultas hukum dan sejumlah dosen yang berada di kampus ini," katanya kepada Antara di Kupang, Rabu (13/5).



Ia menjelaskan, selain untuk memantau tindakan korupsi di antara para pejabat sendiri, tujuan pembentukan Paku ini juga ingin mencegah tindakan korupsi yang terjadi di kampus Undana sendiri.



Aloysius menambahkan, pembentukan kampus antikorupsi ini karena melihat akhir-akhir ini, masalah korupsi di NTT semakin marak, sehingga dengan adanya Paku tersebut, diharapkan bisa menekan tingkat korupsi di NTT.



Menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dilakukan dengan dimulai dari dalam keluarga sendiri atau dari dalam lingkungan Universitas sehingga kesadaran untuk menolak korupsi itu ada. "Paku ini juga, kedepannya akan memberikan sosailisasi terkait akibat dari korupsi, baik di tingkat daerah dan provinsi, karena kita memilki anggota-anggota yang berkompeten berbicara soal itu," tambahnya.



Ia melanjutkan, untuk mencegah korupsi, ada baiknya, setiap lembaga di pemerintahan membentuk suatu lembaga yang bernama Antikorupsi agar masalah korupsi dapat ditekan. "Misalnya membuat Polisi Antikorupsi, Kejaksaan antikorupsi, DPR/MPR atau DPRD antikorupsi, itu akan membantu setiap pejabat untuk sadar. Sebab, pencegahan itu harus dimulai dari dalam diri sendiri dan dalam lembaga itu sendiri," tambhanya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua