Senin, 25 May 2015

Studi: Pengacara Bergaji Tinggi Bukan Jaminan Bahagia

Paradigma tentang apa itu sukses sudah harus diubah sejak bangku perkuliahan.
RZK
Foto: SGP (Ilustrasi)

Pernah dengar ungkapan “money can’t buy happiness” atau “uang tidak bisa membeli kebahagiaan”? Pernah atau belum, anda perlu menyimak hasil studi yang mengafirmasi bahwa ungkapan itu ternyata benar. Dipublikasikan oleh , sebuah menyatakan seorang pengacara bergaji tinggi tidak otomatis akan menjadi bahagia.
 
Studi bertajuk “” ini merupakan kolaborasi dua profesor Amerika Serikat dengan latar belakang keilmuan yang berbeda. Yang pertama adalah , seorang profesor hukum dari Florida State University. Mitranya Krieger adalah , seorang profesor psikologi dari University of Missouri.
 
Dalam melakukan studi ini, Krieger dan Sheldon menggelar survei di empat negara bagian. Total responden studi ini 7200 orang, namun hanya 6200 orang yang berkenan memberikan data-data lengkap. Mereka mengaku berprofesi sebagai hakim, pengacara, dan profesi terkait lainnya. Inti dari studi ini adalah mengorelasikan antara kesejahteraan (well-being) dengan kebahagiaan (satisfaction). Krieger dan Sheldon
 
Melalui studi tersebut, sebagaimana diwartakan laman , Krieger dan Sheldon memperoleh beberapa temuan menarik. Misalnya, pengacara yang bekerja di firma hukum besar plus posisi yang mentereng ternyata tidak sebahagia seorang pengacara publik. Lalu, seorang junior partner dengan gaji besar tidak lebih bahagia dari seorang senior associate. Terakhir, ini yang paling menarik, hakim ternyata menjadi profesi yang memiliki level kebahagiaan paling tinggi.
 
“Hasil studi menunjukkan indikasi yang konsisten bahwa kebahagiaan seorang pengacara tidak otomatis berkaitan dengan materi, kemakmuran dan prestise, tetapi lebih soal menikmati pekerjaan, kemanfaatan, dan kesempatan membantu orang yang membutuhkan,” begitu kesimpulan studi Krieger dan Sheldon. 
 
Dari temuan-temuan yang diperoleh dari studi itu, Krieger dan Sheldon mengeluarkan imbauan kepada calon mahasiswa agar jika ingin memilih fakultas hukum seyogyanya disandarkan pada nilai-nilai pribadi dan cita-cita ketimbang mengejar prestise dan materi.
 
“Mahasiswa hukum terkenal pekerja keras demi memperoleh nilai tinggi, bahkan mengorbankan kesehatan dan kehidupan sosialnya. Mereka berpikir ‘nanti aku akan bahagia, karena impian Amerika menjadi milikku’. Itu hal bagus, tetapi sayangnya tidak sejalan dengan realitas,” kata Krieger.
 
Krieger dan Sheldon berpendapat paradigma tentang apa itu sukses sudah harus diubah sejak periode perkuliahan. Seorang mahasiswa terbaik di fakultas hukum harus sejak awal ditanamkan pemahaman bahwa sukses bukan berarti mengejar materi sebanyak-banyaknya.
 
Jika yang dikejar hanya materi, maka mahasiswa hukum justru sulit menemukan kebahagiaan jika nanti lulus kuliah dan memasuki dunia kerja. Menurut Krieger dan Sheldon, peran untuk mengubah paradigma terkait sukses seyogyanya dijalankan oleh dosen di perkuliahan dan atasan di lingkungan kerja.
 
di blog New York Times mencoba mengaitkan temuan-temuan dalam studi Krieger dan Sheldon dengan studi-studi lain. Misalnya terkait kesehatan jiwa dari orang yang berprofesi praktisi hukum. Berdasarkan studi yang dilakukan di tahun 1990 menyatakan pengacara mengalami depresi 3.6 kali lipat dari profesi non pengacara.
 
Selain studi, data-data lapangan terkait seperti tingkat bunuh diri di kalangan pengacara juga dipaparkan dalam artikel ini. Misalnya, data dari bahwa pada periode 1999-2007, 54 persen pengacara cenderung berpotensi bunuh diri ketimbang profesi lainnya.
 
Apa yang dipaparkan di atas memang merujuk pada kondisi di Amerika Serikat. Untuk Indonesia sendiri, sejauh ini belum ada studi serupa. Bagaimana menurut anda, apakah studi Krieger dan Sheldon relevan juga untuk kondisi dunia kepengacaraan di Indonesia?
 
George Washington Reviewhasil studi

What Makes Lawyers Happy?Lawrence KriegerKennon Sheldon



www.abajournal.com











Sebuah artikelJohns Hopkins

Centers for Disease Control and Prevention


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua