Senin, 25 May 2015

Hakim Militer Tak Wajib Tunduk pada Atasannya

Salah satu calon memiliki harta kekayaan sebanyak Rp6 miliar berupa perhiasan dan beberapa rumah dan apartemen.
ASH
Calon hakim agung dari militer, Letkol CHK Susiani. Foto: ASH


 

 
 
 

 
Sementara calon lainnya, Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Lanny Ramli mendapat pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hukum yang mencerminkan nilai keadilan dalam sebuah putusan. Lanny menjawab dalam pertimbangan hukum putusan. “Unsur apa yang harus dimuat dalam pertimbangan itu?” pancing Ibrahim. “Dalam pertimbangan harus memuat nilai keadilan,” jawabnya lagi.      
 
Tak puas dengan jawaban itu, Ibrahim menerangkan dalam sebuh putusan hakim seharusnya tak hanya memuat (pertimbangan hukum) saja, tetapi harus memuat . “ini yang nantinya mencerminkan rasa keadilan,” kata Ibrahim meluruskan.              
 
Selain itu, dalam sesi wawancara terungkap, Lanny memiliki harta kekayaan sebanyak Rp 6 miliar. “Tadi Pak Panelis lain sudah tanya Saudara punya harta Rp6 miliar, hartanya berupa apa saja dan dari mana?” tanya Panelis Imam Anshori Saleh. 

"Sebetulnya saya tidak tahu caranya menghitung. Penghitungan itu perkiraan apabila saya menjual rumah-rumah saya kemudian perhiasan dan segala sesuatu yang saya miliki. Pada waktu itu tidak ada waktu yang cukup menaksir," jawab Lanny. “Itu harga NJOP?" tanya Panelis lainnya, Azyumardi Azra lagi.
 


 

Di hari terakhir ini, Panelis yang terdiri dari 7 Komisioner KY bersama Hakim Agung Supandi/Iskandar Kamil dan cendiakawan Azyumardi Azra mewawancarai lima kandidat dari kamar TUN dan militer. Selain Eddhi, Panelis mewawancarai Yosran (HT PTUN Surabaya), Ardilafiza (Dosen FH Universitas Bengkulu), Lanny Ramli (Dosen FH Unair Surabaya), dan Susiani (Irdyaumniskum Itdikumad Direktorat Hukum TNI AD).

 

Sebelumnya, pada hari Sabtu dan Minggu (23-34/5) kemarin, Panelis juga mewancarai 9 kandidat lainnya yakni I Made Hendra Kusuma (Hakim Ad Hoc Tipikor Jakarta), Suhardjono (HT PT Surabaya), Sri Sutantiek (KPT Tanjung Karang), Mulijanto (HT PT Surabaya), Wahidin (HT PT Bandung), Fauzan (Hakim Ad Hoc PHI pada MA), Heru Iriani (WKPT Bengkulu), Sunarto (Kepala Bawas MA), dan Maria Anna Samiyati (KPT Sulawesi Tengah).

 

Nantinya, 18 CHA yang telah diwawancarai ini akan disaring lagi menjadi 8 CHA sesuai kebutuhan MA. Selanjutnya, 8 CHA yang dinyatakan lolos seleksi wawancara ini diserahkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan DPR. Delapan lowongan Hakim Agung tersebut adalah 2 orang untuk kamar perdata, 2 orang untuk kamar pidana, 1 orang untuk kamar agama, 2 orang untuk kamar TUN, dan 1 orang untuk kamar militer.
Meski prinsipnya seorang militer wajib taat/tunduk terhadap atasannya, tetapi ketika sudah menjadi  hakim militer tidak wajib tunduk pada atasannya terutama saat mengadili perkara militer. Sebab, selain terikat dengan 8 Wajib TNI dan Sapta Marga, hakim militer juga terikat dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) yang melarang adanya konflik kepentingan dengan atasannya.

“Di lingkungan instansi militer, anggota militer wajib tunduk pada atasannya. Namun, ketika mengadili perkara di pengadilan militer, hakim militer wajib berpedoman KEPPH, tidak boleh dilanggar,” ujar salah satu calon hakim agung dari militer, Letkol CHK Susiani saat menjawab pertanyaan salah satu Panelis, Iskandar Kamil dalam sesi wawancara terbuka seleksi calon hakim agung di Gedung KY, Senin (25/5).

Menurut Susiani, perintah atasan di lingkungan militer tidak wajib ditaati ketika berhubungan dengan penanganan perkara di pengadilan militer. “Semuanya tergantung perintahnya seperti apa? Kalau perintahnya melanggar aturan (hukum atau etik), hakim militer harus berani mengatakan ’tidak’,” ujar wanita yang tercatat sebagai Dosen Filsafat Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Militer Jakarta ini.      

Menurutnya, tidak wajib tunduk pada perintah atasan juga diatur dalam butir kedua Sumpah Prajurit yang berbunyi “Setiap prajurit TNI harus tunduk pada hukum dan disiplin keprajuritan.” Selain itu, dalam butir keempat Sumpah Prajurit, prajurit harus mentaati perintah atasan sepanjang sesuai peraturan perundang-undangan. “Kalau tidak sesuai peraturan, seorang prajurit boleh tidak mentaati perintah atasannya,” tegasnya.   



legal argument moral argumentMoral argument





Lanny mengungkapkan harta miliknya berupa perhiasan dan sejumlah rumah, dan dua apartemen. Perolehnnya, berasal dari penghasilannya dan warisan orang tuanya. “Rumah di Situbondo itu dari warisan mertua saya. Ada juga tanah yang diberikan kepada anak dari bapaknya. Selain itu, ada dua rumah kos-kosan delapan pintu yang masih dikontrakan,” katanya.   
Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua