Jumat, 29 Mei 2015

Bantahan dan Penjelasan Ketua Komisi Pengawas Advokat PERADI

RED

Redaksi Hukumonline menerima surat elektronik, Kamis (28/5), dari Ketua Komisi Pengawas Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Denny Kailimang yang berisi "Bantahan dan Penjelasan" terkait pernyataan Ketua Umum DPN PERADI 2010-2015 Otto Hasibuan dalam artikel berjudul "Otto Hasibuan: Keputusan Komwas untuk BW Cacat" yang tayang di www.hukumonline.com pada tanggal 25 Mei 2015.

Dokumen lengkapnya sebagai berikut:

 

 

 

Gara-gara MA
 - KEPINDING BATU
19.09.15 12:05
inilah Akibat gara-gara MA...Bentuk Multi Bar
lebih baik revissi uu advokat
 - ahsan
01.08.15 15:54
konflik tiap hari bosan nih. bikin multi bar dengan satu kode etik yg sama kalau kena perkara advokat ttp tdk bisa beracara karena satu kode etik yg sama .very goood multi bar positif tinking multi bar tidak saling berebut uang kalau ada mengatakan partai salah besar orang politik bermain di organisassi.
MULTI BAR = BAR-BAR
 - TARJO
24.07.15 12:41
dengan adanya MULTI BAR maka setiap organisasi berlomba mencari anggota agar waktupemilu dan pilkada dapat dijualm oleh pimpinan dan kalo disanksi oleh organisasi dapat lari ke organisasi lain. Ngono ae bendang bar...
REVISI SAJA UU ADVOKAT BIKIN MULTI BAR
 - IPUL
16.06.15 15:21
HARUS DIREVISI UU ADVOKAT DAN BIKIN MULTI BAR BIAR ADVOKAT YG JUJUR DAN BAGUS BNYAK MULTI BAR GOOD
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua