Selasa, 02 June 2015

BKS Dekan FH se-Indonesia Dorong Anggotanya Bentuk LKBH

Ketua BKS FH se-Indonesia mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Kepala BPHN terkait penyaluran dana bantuan hukum.
RZK
Acara rapat tahunan BKS FH PTN di Kampus FH Unpad. Foto: RZK

Bertempat di Kampus Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, sejumlah pimpinan FH perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam Badan Kerjasama Dekan FH Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (BKS FH PTN) menggelar rapat tahunan, 29-31 Mei 2015. Sejumlah agenda dibahas dalam rapat tahunan itu, salah satunya terkait Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH).
 
Awalnya, rapat tahunan BKS FH PTN mengagendakan pembahasan tentang ide pembentukan . Namun, ide itu tidak disetujui karena sebagian besar anggota memandang fungsi yang akan dijalankan oleh Forum Dekan, dapat dijalankan oleh para dekan anggota BKS FH PTN tanpa perlu membentuk sebuah forum.
 
Ketua BKS FH PTN, Prof Runtung mengatakan keberadaan LKBH adalah perwujudan dari salah satu Tri Dharma perguruan tinggi yakni pengabdian masyarakat. Untuk itu, BKS FH PTN, kata Dekan FH Universitas Sumatera Utara itu, mendorong agar semua anggotanya membentuk LKBH.
 
Menurut Prof Runtung, sebagian dari anggota BKS FH PTN telah memiliki LKBH, di antara mereka bahkan sudah ada yang berstatus akreditasi A. Dia mengimbau agar anggota BKS FH PTN yang belum memiliki LKBH belajar dari anggota yang lainnya yang sudah memiliki BKS FH PTN, khususnya yang terakreditasi A.
 
“Saya pikir setelah pertemuan ini, kampus yang memiliki LKBH akreditasi A dapat berbagi informasi dan pengalaman serta dokumen pendirian, anggaran dasar, dan lain-lain kepada anggota lainnya untuk di-copy,” ujarnya di FH Unpad, Bandung, Jumat (29/6).
 
Prof Runtung mengaku sudah bertemu dengan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Enny Nurbaningsih membicarakan tentang pengembangan LKBH sebagai pelaksanaan tentang Bantuan Hukum. “Ada dana yang cukup besar dari LKBH untuk pengembangan LKBH-LKBH kampus,” tambahnya.
 
Pembantu Dekan I FH Universitas Jember, Nurul Ghufron mengatakan LKBH di kampusnya terakreditasi A. Ghufron menyatakan siap berbagi ilmu dan pengalaman dengan anggota BKS FH PTN yang ingin mengembangkan LKBH.
 
Berdasarkan catatan total terdapat 48 LKBH kampus yang dinyatakan lolos verifikasi dan akreditasi BPHN. Namun, yang terakreditasi A. mereka adalah LKBH FH Universitas Jember, LKBH Universitas Lambung Mangkurat, dan LPKBHI IAIN Wali Songo.
 

Selain membahas LKBH, rapat tahunan BKS FH PTN juga menjadi ajang perkenalan empat anggota baru. Mereka adalah FH Universitas Samudra, Langsa, Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, FH Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, dan FH Universitas Negeri Gorontalo.
 
Dekan FH Universitas Samudra, Langsa, Iman Jauhari mengatakan Universitas Samudra awalnya adalah perguruan tinggi swasta. Namun, sejak 13 Mei 2013, Universitas Samudra diubah statusnya menjadi perguruan tinggi negeri. Dengan menjadi anggota BKS FH PTN, Iman berharap fakultas yang dipimpinnya dapat belajar dari FH-FH lainnya.
 
Senasib dengan FH Universitas Samudra, UPN Veteran Jakarta juga sebelumnya berstatus perguruan tinggi swasta. Universitas yang sebagian besar pengajarnya dari kalangan TNI itu berubah status menjadi perguruan tinggi negeri sejak 7 Oktober 2014. Secara struktur, UPN Veteran Jakarta kini tidak lagi berada di bawah Kementerian Pertahanan, tetapi Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
 


Forum Dekan







UU Nomor 16 Tahun 2011



hukumonline,terdapat tiga LKBH kampus

Penambahan Anggota





Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua