Rabu, 10 Juni 2015

Pemerintah dan DPR Sepakat Selesaikan RKUHP dalam Dua Tahun

Pemerintah dan Panja RKUHP harus disiplin dengan mekanisme pembahasan. Panja diusulkan bersifat tetap dan anggota tidak diperkenankan menjadi anggota Panja RUU lain.
RFQ
Menkumham, Yasonna H Laoly. Foto: RES
Pemerintah resmi memberikan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke DPR. Lembaga legislatif itu diminta segera menindaklanjuti dengan menunjuk Komisi III untuk mulai melakukan pembahasan. Pemerintah berkomitmen akan menyelesaikan pembahasan dalam kurun waktu dua tahun.
 
Demikian disampaikan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly, usai melakukan rapat kerja dengan Komisi III di Gedung DPR, rabu (10/6). “Kita mau selesaikan dua tahun,” ujarnya.
 
Menurutnya, dalam pembahasan bakal pula melibatkan sejumlah stakholde. Mulai kalangan universitas, pakar hukum pidana, lembaga swadaya masyarakat untuk dimintakan masukan dan pandangannya dalam rangka memperkuat pembahasan RKUHP. Metode pembahasannya pun menggunakan sistem cluster.
 
Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan dan Perundangan Kemenkumham, Wicipto Setyadi, menambahkan pemerintah sifatnya menunggu dari DPR. Pasalnya, DPR akan melakukan rapat di tingkat Badan Musyawarah (Bamus) untuk kemudian menugaskan Komisi III melakukan pembahasan dengan pemerintah.
 
Pemerintah pun sudah mempersiapkan tim yang akan melakukan pembahasan. Mulai Prof Muladi, mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Harkristuti Harkrisnowo, Wicipto serta sejumlah ahli hukum pidana.
 
Terkait dengan lambannya menyerahkan draf RKUHP, Wicipto menjelaskan lantaran perlunya mendapatkan tandatangan dari sejumlah menteri. Mulai Kemenkumham, Jaksa Agung, Kapolri serta Menkopolhukam. Terlebih, mereka pun mesti memperlajari substansi pasal per pasal yang jumlahnya mencapai 776 pasal.
 
Terkait dengan draf RKUHP, pemerintah tidak menyusun dari awal. Namun menggunakan draf yang telah dibahas antara pemerintah dan DPR periode lalu. Hanya saja draf RKUHP lama itu kemudian ditambahkan dengan perkembangan hukum terbaru. Hal tersebut pun, kata Wicipto, telah dilakukan diskusi dengan tim perumus RKUHP.
 
“Kami juga diskusikan lagi dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia kemudian mengakomodir masukan-masukan berbagai elemen,” ujarnya.
 
Wakil ketua Komisi III Benny K Harman menyatakan optimis dapat menyelesaikan pembahasan RKUHP dalam kurun waktu dua tahun. Dengan catatan, tim Panitia Kerja (Panja) RKUHP bersifat tetap. Artinya, kata Benny, anggota Panja tidak diperkenankan menjadi anggota Panja RUU lain.
 
“Kita aka minta pimpinan dewan untuk membentuk Panja di Komisi III, Panja itu tetap. Orang yang bebekrja penuh, waktu reses pun akan bekerja, jadi tidak akan terganggu dengan Panja lain. Kita akan meminta panja ini harus full dan tidak boleh merangkap Panja lainnya,” ujarnya.
 
Menurutnya, dengan mekanisme panja tetap, tak akan membutuhkan waktu lama dalam pembahasan. Selain itu, Panja dapat merumuskan isu krusial yang tidak lebih dari 20. Misalnya, terkait dengan prinsip legalitas, hukuman mati, jenis pemidanaan, black magic, kemudian kejahatan cyber crime, money laundring, korupsi, terorisme.
 
Dengan jenis kejahatan luar biasa yang sudah memiliki UU tersendiri itu, RKUHP akan menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang ada. Setelah itu, dapat dilakukan harmonisasi dengan istrumen hukum internasional.  “Sedangkan yang lain-lain kan ini KUHP lama, dan tidak buat yang baru sama sekali.
 
Sistem pembahasan yang bakal dilakukan dengan membahas per buku. Jika pemerintah dan DPR melakukan pembahasan dengan disiplin, setidaknya target dua tahun dapat dicapai. “Dua tahun paling lama, target 2017 harus selesai. Karena tahun 2018 sudah masuk tahun politik,” pungkas Benny yang sudah ditunjuk menjadi Ketua Panja RKUHP itu.
 
 
 
 
 
 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua