Rabu, 10 June 2015

Dosen FH UNPAD Ajak Akademisi Turun Tangan Uji UU Pemda

Pengajar Indonesia Jentera School of Law (IJSL) terpilih sebagai pemakalah terbaik.
RIA
Kampus FH UNPAD. Foto: lib.fh.unpad.ac.id


Dosen Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Indra Perwira mengajak para akademisi untuk turun tangan membenahi negara, salah satunya dengan cara terlibat dalam rencana menguji Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Ajakan ini disampaikan dalam “Simposium Nasional Politik Hukum Pemerintahan Daerah Pasca Pembentukan UU Nomor 23 Tahun 2014: Desentralisasi atau Re-Sentralisasi?”  yang diselenggarakan di Bandung, Senin (8/6). Simposium ini diselenggarakan oleh Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH UNPAD.


Dalam simposium itu, Indra memaparkan rencananya bersama PSKN FH UNPAD yang akan mengajukan judicial review UU Pemda. Ia menuturkan langkah ini diambil agar jangan sampai negara Indonesia dibawa mundur 40 tahun ke belakang dengan adanya UU tersebut.


Ia menambahkan alangkah baiknya apabila para peserta simposium dari universitas-universitas lain bergabung bersama rombongan PSKN FH UNPAD ke MK. “Dengan begitu, kekuatan akan semakin besar,” ujar pria yang menjabat sebagai Ketua PSKN FH UNPAD ini.


Lebih lanjut, Indra meminta agar seluruh peserta dapat menyampaikan gagasan tersebut kepada rekan di kampus masing-masing untuk meyampaikan tindak lanjut yang akan dilakukan pasca simposium ini.


“Sudah sejak reformasi dunia kampus itu berpangku tangan dan mempersilakan para politisi mengatur negara. Sekarang saatnya kampus di Indonesia, turun tangan. Ini merupakan pertanggungjawaban moral kita, minimal kepada Tuhan,” imbaunya di depan mimbar ketika hendak menutup rangkaian acara.


“Jangan sampai ilmu yang dimiliki para akademisi ini tidak kita amalkan untuk bangsa dan negara,” imbuhnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua