Kamis, 18 Juni 2015

Mayo Falmonti: Konsultan HKI Jelajahi Panggung Musik Internasional

Lebih diterima pasar luar negeri, ketimbang dalam negeri.
RIA
Mayo Falmonti (ketiga dari kanan) bersama personel Protocol Afro. Foto: http://protocolafro.com


Berawal dari mimpi masa remaja, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Mayo Falmonti berhasil mencicipi panggung musik dari satu negara ke negara lain. Bersama bandnya, Protocol Afro, Mayo baru-baru ini bahkan merilis album di Negeri Matahari Terbit, Jepang.


“Jadi dari SMP itu, sebelum nge-band dan masih awal-awal belajar musik, sama gitaris gue (di band Protocol Afro, red), dia itu pernah ngomong sambil main PS (playstation). ‘someday kita akan touring nih main di luar negeri’,” ujar Mayo saat dihubungi hukumonline, Senin (15/6).


Tak menyangka, omongan tersebut akhirnya bisa menjadi kenyataan yang membawa Mayo dan personel Protocol Afro lainnya terkenal di kancah musik internasional. “Ngomongnya SMP, kejadiannya berapa belas tahun kemudian,” imbuhnya.


Protocol Afro, sebuah band yang mereka sebut beraliran inkonsisten pop – musik bergenre apapun yang dibuat sepopuler mungkin, berdiri sejak tahun 2007.


Mayo bercerita, kala itu semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), dirinya bersama para personel Protocol Afro yang kebanyakan mahasiswa UI, berniat mengikuti festival musik di Fakultas Ilmu Budaya UI, namun gagal. Kisah berlanjut, dan setelah empat tahun berdiri Protocol Afro berhasil menghasilkan satu mini album sendiri.


“Jadi itu, 2007-2010, beberapa personel ada yang kerja di luar kota, akhirnya pending-pending (tertunda, red) lah itu status band. Aku sendiri juga kan kerja di luar kota, di sebuah BUMN tadinya. Terus akhirnya, ya sudah pas semua sudah kembali ke Jakarta, baru rilis album berjudul Protocol Afro setelah kita manggung di Singapura,” tutur Mayo.


Awalnya, diakui Mayo, musik Protocol Afro lebih bisa diterima oleh pasar luar negeri, ketimbang dalam negeri. Makanya, Protocol Afro memutuskan untuk mencoba pasar luar negeri, dan berhasil.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua