Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kesiapan pemerintah dalam mengakomodir penyandang disabilitas untuk bekerja. Tak tanggung-tanggung, pemerintah berkomitmen untuk membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.
Rencananya, pemerintah akan membangun pabrik garmen yang seluruh karyawannya merupakan penyandang disabilitas. Hal tersebut diutarakan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, usai mendampingi Dewan Pimpinan Pusat Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Tuna Rungu Indonesia menghadap Presiden Jokowi di Istana Merdeka di Jakarta, Selasa (23/6).
“Kemungkinan formatnya adalah pabrik garmen, untuk bisa membuka lapangan pekerjaan bagi para tuna rungu. Jadi formatnya adalah dari mulai tim manajemen sampai kepada tim teknis itu diawaki oleh para tunarungu,” kata Khofifah seperti yang dikutip dari website setkab.
Ia menambahkan, rencana pembangunan pabrik yang seluruh karyawannya penyandang disabilitas itu akan dijadikan sebagai percontohan. Jika berhasil, dalam kurun waktu 1-2 tahun akan dikembangkan di daerah-daerah lain terutama di daerah Indonesia Timur.
Anggota Pospera Tuna Rungu Bidang Pemberdayaan Wanita Dan Anak, Novita Fitri Sari mengusulkan agar pabrik tersebut dibangun di daerah Karawang atau Bogor. Menurutnya, untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah bisa menggandeng tim manajemen asal Inggris yang telah melakukan program serupa di tujuh negara.
“Di Indonesia, mereka sudah punya pilot project di Tangerang dan Cilacap. Ini akan menjadi angin segar bagi proses sinergi antara usulan teman-teman tuna rungu, komitmen Presiden, dan rencana dari tim manajemen dari Inggris,” imbuhnya.
Menurutnya, pembangunan pabrik percontohan ini diharapkan dapat menyerap 4.000 orang. Tapi untuk tahap awal, kemungkinan untuk menyerap sebanyak 500 orang tuna rungu juga bagus. Ia mengatakan, jika pembangunan percontohan ini sudah berjalan maka ke depan dapat menyerap penduduk difabel di Indonesia yang jumlahnya tercatat mencapai 6,06 juta pada 2012.
“Presiden menyampaikan paling tidak cover 4.000 pekerja, tetapi teman-teman bilang untuk pilot project 500. Setelah ini perwakilan mereka akan langsung ke kantor Kemsos,” kata Novita.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri, mendorong BUMN untuk membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Hanif mengaku sudah melayangkan surat kepada Menteri BUMN, Rini M Soemarno.
“Kami minta Kementerian BUMN untuk menggerakkan perusahaan-perusahaan BUMN agar membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi para penyandang disabilitas di Indonesia,” kata Hanif pada Maret lalu.
Pemerintah, dikatakan Hanif, memberi perhatian khusus terhadap pekerja penyandang disabilitas. Itu sesuai arahan Presiden Jokowi dalam sidang paripurna MPR 20 Oktober 2014 yang intinya memastikan setiap rakyat mendapat pelayanan dari pemerintah, termasuk membuka lapangan kerja untuk penyandang disabilitas.
Untuk itu peran Kementerian BUMN penting dalam rangka pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi penyandang disabilitas. Jenis pekerjaan dan jabatan yang dapat dilakukan penyandang disabilitas bisa disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, dan disesuaikan dengan jenis disabilitas yang disandang.
Hanif melihat jumlah perusahaan di Indonesia yang mempekerjakan penyandang disabilitas relatif sedikit. Padahal idealnya setiap perusahaan harus mempekerjakan satu penyandang disabilitas untuk setiap 100 orang pekerja di perusahaannya. Kemenaker mencatat jumlah pekerja penyandang disabilitas tahun 2010 mencapai 7.126.409 orang.