Rabu, 24 Juni 2015

Sekolah Tinggi Hukum Ini Siap Mencetak SH yang Anti Suap


Sedangkan, Pengajar IJSL lainnya Eryanto Nugroho mengatakan dosen yang mengajar di kampus di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan itu akan diseleksi ketat. “Figur-figur yang tidak berintegritas tak akan masuk ke dalam daftar pengajar,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif PSHK ini.


Sejumlah nama-nama tenar di bidang hukum tercatat sebagai pengajar di IJSL, di antaranya adalah mantan Jaksa Agung Marsilam Simanjuntak, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah serta Bambang Widjojanto dan lain sebagainya.


Kedua, Bivitri melanjutkan bahwa IJSL akan memberikan mata kuliah anti korupsi secara khusus. Ia mengatakan mata kuliah semacam ini tidak langsung diadakan begitu saja, tetapi benar-benar disusun sedemikian rupa agar bisa diinternalisasi kepada mahasiswa.


“Dosen-dosennya akan mendorong agar mahasiswa hukum kelak tidak menyogok hakim atau ketika mengurus izin perusahaan,” ujarnya.


Sedangkan, Managing Partner dari Assegaf Hamzah & Partners (AHP) Ahmad Fikri Assegaf memaparkan pentingnya mencetak para sarjana hukum yang berintegritas untuk kebutuhan industri praktisi hukum. Ia menceritakan bagaimana rekan-rekannya dahulu yang cukup berintegritas ketika kuliah, akhirnya “menghalalkan” sogok menyogok karena harus berkompromi dengan kenyataan.


“Kami mau menegakkan hukum yang berintegritas, yang bebas dari korupsi. Di Jentera, dari diskusi-diskusi kami selama ini, itu jadi agenda penting. Mudah-mudahan orang yang lulus dari Jentera bisa meresapi nilai-nilai yang mendukung integritas bersih itu,” jelas pria yang juga tercatat sebagai pengajar di IJSL.


Mendobrak Cara Lama

Selain menekankan integritas bagi para lulusannya, IJSL juga akan mencoba menggunakan metode pengajaran yang lebih kritis. Bivitri menjelaskan bahwa ketika dirinya belajar hukum, mayoritas dosen menginginkan agar mahasiswanya bisa menghafal, bahkan ada dosen yang mengharuskan mahasiswanya “hafal mati” dari nomor, tahun dan isi sebuah undang-undang.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua