Rabu, 24 June 2015

Sekolah Tinggi Hukum Ini Siap Mencetak SH yang Anti Suap

Mendobrak cara pengajaran di fakultas hukum yang hanya mengandalkan hapalan.
Ali
Bivitri Susanti (Kiri, berbaju merah) dan Ahmad Fikri Assegaf (Kanan, berbatik lengan panjang) dalam diskusi IJSL di Jakarta, Rabu (24/6). Foto: RES.


[Versi Bahasa Inggris]


Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atau Indonesia Jentera School of Law (IJSL) siap untuk mencetak para sarjana-sarjana hukum yang berintegritas dan anti suap. Demikian disampaikan staf pengajar IJSL Bivitri Susanti.


“Kami punya cita-cita yang tinggi, yakni mencetak sarjana hukum yang memiliki karakter dan berintegritas,” ujarnya dalam diskusi sekaligus launching penerimaan mahasiswa baru IJSL di Jakarta, Rabu (24/6).


Bivitri menjelaskan carut-marut dunia hukum di Indonesia saat ini tak lepas dari para sarjana hukum yang tidak memiliki integritas. Sebagian besar sarjana hukum yang menjadi lawyer, lanjutnya, dianggap sebagai lawyer yang hebat apabila bisa memenangkan perkara, tak peduli apakah kemenangannya di pengadilan dengan cara suap menyuap.


“Itu semua lahir dari kekacauan para sarjana hukum di Indonesia,” kritik mantan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) ini.


Lebih lanjut, Bivitri mengatakan setelah melihat masalah tersebut dan pentingnya sarjana hukum yang berintegritas, maka sejumlah praktisi maupun akademisi yang concern di bidang reformasi hukum dan peradilan sepakat mendirikan IJSL. “Cita-cita kami, apapun nanti profesinya, apakah bekerja di law firm, NGO, akademisi, atau hakim, lulusan IJSL harus punya integritas,” ujarnya.


Lalu, metode apa yang akan dipakai oleh IJSL untuk menciptakan lulusan sekolah hukum yang berintegritas?


Pertama, Bivitri menjelaskan, nilai-nilai untuk tidak menyuap dan disuap akan terus diberikan di setiap mata kuliah. Ia memastikan bahwa seluruh dosen di IJSL akan memiliki standar yang sama. “Ketika memberikan kuliah, mereka akan memasukan nilai-nilai anti korupsi, misalnya tidak asal menang di pengadilan dan sebagainya,” ujar Bivitri.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua