Rabu, 24 Juni 2015

Sekolah Tinggi Hukum Ini Siap Mencetak SH yang Anti Suap

Mendobrak cara pengajaran di fakultas hukum yang hanya mengandalkan hapalan.
Ali
Bivitri Susanti (Kiri, berbaju merah) dan Ahmad Fikri Assegaf (Kanan, berbatik lengan panjang) dalam diskusi IJSL di Jakarta, Rabu (24/6). Foto: RES.


[Versi Bahasa Inggris]



Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atau Indonesia Jentera School of Law (IJSL) siap untuk mencetak para sarjana-sarjana hukum yang berintegritas dan anti suap. Demikian disampaikan staf pengajar IJSL Bivitri Susanti.



“Kami punya cita-cita yang tinggi, yakni mencetak sarjana hukum yang memiliki karakter dan berintegritas,” ujarnya dalam diskusi sekaligus launching penerimaan mahasiswa baru IJSL di Jakarta, Rabu (24/6).



Bivitri menjelaskan carut-marut dunia hukum di Indonesia saat ini tak lepas dari para sarjana hukum yang tidak memiliki integritas. Sebagian besar sarjana hukum yang menjadi lawyer, lanjutnya, dianggap sebagai lawyer yang hebat apabila bisa memenangkan perkara, tak peduli apakah kemenangannya di pengadilan dengan cara suap menyuap.



“Itu semua lahir dari kekacauan para sarjana hukum di Indonesia,” kritik mantan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) ini.



Lebih lanjut, Bivitri mengatakan setelah melihat masalah tersebut dan pentingnya sarjana hukum yang berintegritas, maka sejumlah praktisi maupun akademisi yang concern di bidang reformasi hukum dan peradilan sepakat mendirikan IJSL. “Cita-cita kami, apapun nanti profesinya, apakah bekerja di law firm, NGO, akademisi, atau hakim, lulusan IJSL harus punya integritas,” ujarnya.



Lalu, metode apa yang akan dipakai oleh IJSL untuk menciptakan lulusan sekolah hukum yang berintegritas?



Pertama, Bivitri menjelaskan, nilai-nilai untuk tidak menyuap dan disuap akan terus diberikan di setiap mata kuliah. Ia memastikan bahwa seluruh dosen di IJSL akan memiliki standar yang sama. “Ketika memberikan kuliah, mereka akan memasukan nilai-nilai anti korupsi, misalnya tidak asal menang di pengadilan dan sebagainya,” ujar Bivitri.



Sedangkan, Pengajar IJSL lainnya Eryanto Nugroho mengatakan dosen yang mengajar di kampus di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan itu akan diseleksi ketat. “Figur-figur yang tidak berintegritas tak akan masuk ke dalam daftar pengajar,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif PSHK ini.



Sejumlah nama-nama tenar di bidang hukum tercatat sebagai pengajar di IJSL, di antaranya adalah mantan Jaksa Agung Marsilam Simanjuntak, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah serta Bambang Widjojanto dan lain sebagainya.



Kedua, Bivitri melanjutkan bahwa IJSL akan memberikan mata kuliah anti korupsi secara khusus. Ia mengatakan mata kuliah semacam ini tidak langsung diadakan begitu saja, tetapi benar-benar disusun sedemikian rupa agar bisa diinternalisasi kepada mahasiswa.



“Dosen-dosennya akan mendorong agar mahasiswa hukum kelak tidak menyogok hakim atau ketika mengurus izin perusahaan,” ujarnya.



Sedangkan, Managing Partner dari Assegaf Hamzah & Partners (AHP) Ahmad Fikri Assegaf memaparkan pentingnya mencetak para sarjana hukum yang berintegritas untuk kebutuhan industri praktisi hukum. Ia menceritakan bagaimana rekan-rekannya dahulu yang cukup berintegritas ketika kuliah, akhirnya “menghalalkan” sogok menyogok karena harus berkompromi dengan kenyataan.



“Kami mau menegakkan hukum yang berintegritas, yang bebas dari korupsi. Di Jentera, dari diskusi-diskusi kami selama ini, itu jadi agenda penting. Mudah-mudahan orang yang lulus dari Jentera bisa meresapi nilai-nilai yang mendukung integritas bersih itu,” jelas pria yang juga tercatat sebagai pengajar di IJSL.



Mendobrak Cara Lama

Selain menekankan integritas bagi para lulusannya, IJSL juga akan mencoba menggunakan metode pengajaran yang lebih kritis. Bivitri menjelaskan bahwa ketika dirinya belajar hukum, mayoritas dosen menginginkan agar mahasiswanya bisa menghafal, bahkan ada dosen yang mengharuskan mahasiswanya “hafal mati” dari nomor, tahun dan isi sebuah undang-undang.



Namun, lanjut Bivitri, IJSL akan coba mengubah cara belajar seperti ini. Salah satu yang dikembangkan adalah bagaimana mahasiswa dapat berpikir logis dan bisa melakukan riset. “Dulu, waktu saya baru lulus. Lalu, membuat PSHK, saya bingung karena kami nggak pernah diajarkan dengan baik untuk riset. Bagaimana merangkai data dan informasi secara logis,” tukas lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) ini.



Bivitri memastikan bahwa metode “menghafal mati” sebuah undang-undang dari isi hingga nomor dan tahunnya akan ditinggalkan di IJSL. “Yang mau didobrak adalah cara pengajaran seperti itu. Kebutuhan praktik di dunia peradilan atau korporasi, bahkan di dunia riset, adalah kemampuan untuk berpikir logis,” ujarnya.



“Bagaimana seorang sarjana hukum bisa menyampaikan pikirannya baik secara lisan maupun tulisan dengan logis. Ini yang mau ditawarkan oleh IJSL,” tambah Bivitri.



Fikri menambahkan metode diskusi di IJSL akan dirancang sedemikian rupa agar bisa menciptakan sarjana-sarjana hukum yang berpikir logis dan kritis. “Rasio dosen dan murid dalam satu kelas, satu berbanding dua puluh, agar memungkinkan untuk berdiskusi,” ujarnya. 



Sebagai informasi, IJSL yang sebelumnya telah rutin menyelenggarakan pelatihan-pelatihan di bidang hukum, kini secara resmi telah membuka pendaftaran mahasiswa untuk tahun perdana. Penutupan pendaftaran pada 12 Agustus 2015 untuk perkuliahan yang akan dimulai pada September 2015 mendatang.



IJSL juga menawarkan dua jenis beasiswa, yakni Beasiswa Jentera untuk para calon mahasiswa yang merupakan lulusan SMA/sederajat dan Munir Said Thalib Scholarship untuk penggiat LSM (civil society organization) yang ingin meraih gelar sarjana hukum.


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua