Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus mendorong masuknya investasi ke Indonesia. Upaya tersebut dilakukan dengan mengunjungi negara-negara yang berminat untuk menanamkan investasi ke Indonesia seperti Tiongkok dan Jepang.
Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan lembaga yang dia pimpin fokus untuk investasi dalam negeri terutama pada lima sektor. Kelima sektor adalah infrastruktur, maritim, pertanian, industri, dan pariwisata. Khusus untuk industri, fokusnya pada industri padat karya, berorientasi ekspor, subtitusi impor, serta industri pengolahan produk pertanian dan produk mineral.
Salah satu sektor yang kini tengah dalam proses konstruksi adalah investasi sektor maritim, termasuk di dalamnya industri perikanan. Franky mengapresiasi komitmen pemerintah untuk memajukan industri perikanan melalui pemberantasan illegal fishing di seluruh wilayah perairan Indonesia. Kebijakan semacam itu, kata dia, memberi manfaat untuk investasi. “Dapat membuat industri perikanan di Indonesia berkembang pesat,” kata Franky di Jakarta, Rabu (24/6).
Berdasarkan hasil kunjungan BKPM ke salah satu proses pembangunan investasi sektor maritim, PT Sumber Samudera Indonesia (SSI) di Semarang, tahap konstruksi sudah mencapai 90 persen dan direncanakan akan berproduksi tahap komersial pada akhir 2015. Perusahaan ini diperkirakan akan menyerap tenaga kerja langsung 550-650 orang plus 2.200-2.600 orang tenaga kerja tidak langsung, serta rencana ekspor sekitar 27.000 ton per tahun dengan nilai ekspor mencapai 230 juta dolar AS per tahun.
Franky juga memberikan apresiasi realisasi investasi SSI. Perusahaan ini menjalin kerjasama dengan petani melalui kemitraan petani tambak di sekitar lokasi perusahaan. Perusahaan membutuhkan lahan tambak seluas 200-500 hektare. “Ini pasti akan menggerakkan perekonomian petani tambak setempat,” tuturnya.
Dijelaskan Franky, SSI akan melakukan ekspor produksi frozen food berupa udang yang 100 persen ke negara-negara di Eropa yang terkenal sangat restriktif terhadap produk perikanan asal negara non-Eropa. Perusahaan patungan Indonesia-Tiongkok ini juga berkomitmen mengadakan perluasan industri pengolahan ikan dengan investasi sebesar 15 juta dolar AS. Franky berjanji BKPM akan memfasilitasi dan mengawal realisai proyek-proyek investasi besar ini.
Selain sektor maritim, perluasan investasi juga dilakukan di sektor industri komponen otomotif (industri padat karya) dengan orientasi ekspor. PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia (SAMI) misalnya. Sejak dilakukan perluasan, hingga Mei 2015 tercatat sucah menyerap tenaga kerja langsung sebesar 2.574 orang dan hampir 12.000 tenaga kerja tidak langsung.
Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal M.M Azhar Lubis menambahkan, bahwa bahan baku dalam proses produksi SAMI, sebanyak 90 persen berasal dari dalam negeri. hal ini akan mendorong peningkatan nilai tambah produk lokal. Semakin meningkatknya perkembangan industri otomotif di Indonesia, BKPM mengharapkan komponen otomotif mulai lebih tersebar di luar Jawa Barat, dan tidak lagi terkonsentrasi dekat dengan industri otomotif (pengguna) yang masih banyak berlokasi di Jawa Barat.
Untuk sektor pariwisata, Franky menjelakan BKPM memiliki usulan agar ‘kepemilikan’ asing terhadap properti harus diberikan kekhususan. Saat ini, kepemilikan lahan diberikan selama 30 tahun plus 10 x 2 tahun. BKPM mengusulkan hak atas lahan selama 50 tahun plus 15 x 2 tahun menjadi 80 tahun. “Supaya ada jaminan bagi investasi untuk lebih melihat prospek itu,” pungkasnya.
Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan lembaga yang dia pimpin fokus untuk investasi dalam negeri terutama pada lima sektor. Kelima sektor adalah infrastruktur, maritim, pertanian, industri, dan pariwisata. Khusus untuk industri, fokusnya pada industri padat karya, berorientasi ekspor, subtitusi impor, serta industri pengolahan produk pertanian dan produk mineral.
Salah satu sektor yang kini tengah dalam proses konstruksi adalah investasi sektor maritim, termasuk di dalamnya industri perikanan. Franky mengapresiasi komitmen pemerintah untuk memajukan industri perikanan melalui pemberantasan illegal fishing di seluruh wilayah perairan Indonesia. Kebijakan semacam itu, kata dia, memberi manfaat untuk investasi. “Dapat membuat industri perikanan di Indonesia berkembang pesat,” kata Franky di Jakarta, Rabu (24/6).
Berdasarkan hasil kunjungan BKPM ke salah satu proses pembangunan investasi sektor maritim, PT Sumber Samudera Indonesia (SSI) di Semarang, tahap konstruksi sudah mencapai 90 persen dan direncanakan akan berproduksi tahap komersial pada akhir 2015. Perusahaan ini diperkirakan akan menyerap tenaga kerja langsung 550-650 orang plus 2.200-2.600 orang tenaga kerja tidak langsung, serta rencana ekspor sekitar 27.000 ton per tahun dengan nilai ekspor mencapai 230 juta dolar AS per tahun.
Franky juga memberikan apresiasi realisasi investasi SSI. Perusahaan ini menjalin kerjasama dengan petani melalui kemitraan petani tambak di sekitar lokasi perusahaan. Perusahaan membutuhkan lahan tambak seluas 200-500 hektare. “Ini pasti akan menggerakkan perekonomian petani tambak setempat,” tuturnya.
Dijelaskan Franky, SSI akan melakukan ekspor produksi frozen food berupa udang yang 100 persen ke negara-negara di Eropa yang terkenal sangat restriktif terhadap produk perikanan asal negara non-Eropa. Perusahaan patungan Indonesia-Tiongkok ini juga berkomitmen mengadakan perluasan industri pengolahan ikan dengan investasi sebesar 15 juta dolar AS. Franky berjanji BKPM akan memfasilitasi dan mengawal realisai proyek-proyek investasi besar ini.
Selain sektor maritim, perluasan investasi juga dilakukan di sektor industri komponen otomotif (industri padat karya) dengan orientasi ekspor. PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia (SAMI) misalnya. Sejak dilakukan perluasan, hingga Mei 2015 tercatat sucah menyerap tenaga kerja langsung sebesar 2.574 orang dan hampir 12.000 tenaga kerja tidak langsung.
Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal M.M Azhar Lubis menambahkan, bahwa bahan baku dalam proses produksi SAMI, sebanyak 90 persen berasal dari dalam negeri. hal ini akan mendorong peningkatan nilai tambah produk lokal. Semakin meningkatknya perkembangan industri otomotif di Indonesia, BKPM mengharapkan komponen otomotif mulai lebih tersebar di luar Jawa Barat, dan tidak lagi terkonsentrasi dekat dengan industri otomotif (pengguna) yang masih banyak berlokasi di Jawa Barat.
Untuk sektor pariwisata, Franky menjelakan BKPM memiliki usulan agar ‘kepemilikan’ asing terhadap properti harus diberikan kekhususan. Saat ini, kepemilikan lahan diberikan selama 30 tahun plus 10 x 2 tahun. BKPM mengusulkan hak atas lahan selama 50 tahun plus 15 x 2 tahun menjadi 80 tahun. “Supaya ada jaminan bagi investasi untuk lebih melihat prospek itu,” pungkasnya.