Rabu, 01 Juli 2015

HUT Bhayangkara, Presiden Minta Mafia Hukum Polri Diberantas

Jokowi juga mengingatkan program Revolusi Mental.
RED/ANT
Presiden Jokowi memeriksa pasukan pada upacara HUT Bhayangkara, di Mako Brimob, Depok, Rabu (1/7). Foto: Setkab RI

Satu Juli 2015, Polri memperingati Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-69. Upacara peringatan digelar di Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Jabar, Rabu (1/7) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam upacara tersebut, Jokowi meminta praktik “mafia hukum” di Polri segera diberantas.

Dikutip dari laman www.setkab.go.id, Jokowi menyatakan bahwa pemberantasan segala bentuk kejahatan perlu dilakukan secara tegas dan profesional untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Selain itu, Jokowi juga mendorong Polri meningkatkan kemampuannya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk kejahatan.

“Polri harus mampu menggunakan taktik dan teknik dengan didukung teknologi yang tepat,” ujar Jokowi.

Ditekankan Jokowi, Polri harus bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini disampaikan karena, menurut Jokowi, masih adanya penegakan hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama terhadap kelompok marjinal dan rentan. Untuk itu, Jokowi berharap Polri terus berbenah melalui program reformasi birokrasi.

Jokowi mengingatkan Polri mengenai tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks di masa mendatang. Untuk itu, Jokowi mengingatkan pentingnya Polri bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya serta bersikap terbuka terhadap segala bentuk masukan dan kritik masyarakat.

“Persoalan sosial akan semakin dinamis sebagai dampak globalisasi. Tindak kejahatan akan semakin beragam dan memanfaatkan teknologi informasi dengan dimensi yang semakin luas,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Jokowi menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada anggota Polri yang dengan penuh kesungguhan bertugas di daerah pedalaman, di wilayah perbatasan, di wilayah terpencil, di pulau-pulau terdepan, serta yang sedang mengemban misi internasional di luar negeri.

“Mereka telah membuat bangga bangsa Indonesia di dalam maupun di dunia internasional,” ujarnya.

Selain itu, Jokowi mengingatkan tentang program “Revolusi Mental” yang sudah dicanangkan Pemerintah dan 11 program prioritas Polri. Termasuk dalam program prioritas Polri antara lain penataan dalam pembinaan personil, penataan kelembagaan dan meningkatkan budaya anti korupsi, dan peningkatan profesionalisme anggota Polri yang juga diimbangi dengan program peningkatan kesejahteraan anggotanya dan pemenuhan sarana prasarana khusus sebagai program keempat.

Jokowi berharap program tersebut harus benar-benar dilaksanakan, bukan sekadar formalitas semata. “Harus ada hasil nyata yang dirasakan sebagai suatu perubahan yang positif konstruktif,” katanya.

Sementara itu, Forum Kerja Sama (Foker) LSM Papua berharap Polri dapat menjadi institusi penegak hukum yang semakin baik, transparan, akuntabel dan dapat memberikan rasa aman dan nyaman.

"Saya menyampaikan selamat atas peringatan HUT ke-69 Bhayangkara. Semoga Polri semakin memberikan rasa aman kepada rakyat Indonesia, dan khususnya rakyat Papua," kata Lien Maloali, Sekretaris Eksekutif Foker LSM Papua, di Kota Jayapura, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan Lien Maloali menyusul masih banyaknya tindak pidana kekerasan bersenjata di Papua dan Papua Barat. Maloali berharap Polri di wilayah Papua itu dapat membantu dan memberikan dukungan penuh bagi kerja Komnas HAM dalam menyelidiki dan mengungkap kasus-kasus kekerasan HAM seperti Kasus Paniai hingga tuntas.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua