Rabu, 29 Juli 2015

Inilah Data Serikat Pekerja di Indonesia

Serikat pekerja diminta melengkapi identitas anggotanya dan melapor kepada instansi bidang ketenagakerjaan.
ADY
Menaker, Muh Hanif Dhakiri. Foto: RES
Dari pendataan yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemanaker) per tahun 2014, tercatat ada 6 konfederasi, 100 federasi dan 6.808 serikat pekerja tingkat perusahaan di Indonesia. Jumlah itu meliputi 1.678.364 orang anggota serikat pekerja (SP).
 
Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri telah mengimbau para pimpinan serikat pekerja di seluruh Indonesia untuk mendaftarkan dan melengkapi identitas resmi anggotanya. Identitas resmi antara lain data kependudukan dan kartu anggota serikat pekerja Pimpinan serikat pekerja  bisa mendaftarkan anggotanya secara langsung atau daring ke dinas-dinas ketenagakerjaan.
 
Kementerian sebenarnya memperkirakan jumlah anggota SP seluruh Indonesia 2,5 juta orang. “Namun setelah diverifikasi dan pendaftaran ulang terdapat sekitar 1,6 juta orang anggota serikat pekerja di Indonesia,” kata Hanif.
 
Hanif mengatakan proses verifikasi keanggotaan serikat pekerja itu diperlukan. Selain menentukan keterwakilan SP dalam lembaga kerjasama (LKS) Tripartit Nasional, juga mendorong peningkatan kesejahteraan buruh. Ia berharap pengurus SP bisa mengelola pendataan anggotanya dengan lebih baik sehingga pemerintah bisa melakukan pendataan secara maksimal.
 
Sejak Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 diratifikasi lewat Keppres No. 83 Tahun 1998, jumlah SP di sebuah perusahaan bisa lebih dari satu. Hal itu juga membawa dampak keterwakilan buruh di LKS Tripartit Nasional. Lembaga yang terdiri dari perwakilan unsur SP, asosiasi pengusaha dan pemerintah itu penting dalam mengantisipasi masalah ketenagakerjaan.
 
“Hasil berupa saran maupun pendapat yang dihasilkan di forum LKS Tripartit Nasional ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang ketenagakerjaaan pada tatanan nasional,” papar Hanif.
 
Saat ini LKS Tripartit Nasional terdiri dari 45 anggota. Setiap unsur diwakili oleh 15 orang.

Menanggapi itu Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, mengatakan pendataan SP penting agar keterwakilan unsur yang masuk dalam LKS Tripartit Nasional obyektif sesuai amanat UU Ketenagakerjaan. Tapi proses pendataan dan verifikasi harus dilakukan transparan sehingga mencegah tudingan negatif terhadap proses verifikasi yang dilakukan pemerintah.
 
Sebelum melakukan pendataan dan verifikasi, Timboel mengusulkan agar pemerintah terlebih dulu menggencarkan sosialisasi kepada serikat pekerja. Terutama proses pendaftaran secara online atau daring.
 
Timboel menganggap angka 1,6 juta orang terbilang sedikit. Jumlah ini dipengaruhi penegakan hukum seperti UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. “Masih rendahnya pekerja yang berserikat dikontribusi oleh lemahnya penegakkan hukum sehingga banyak pekerja yang di PHK ketika ingin berserikat,” katanya di Jakarta, Rabu (29/7).
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua