Kamis, 06 Agustus 2015

Jokowi Serahkan Pasal Penghinaan Presiden ke DPR

Pemerintah menilai keberadaan pasal tersebut semakin memperjelas jika ada kritikan, jika tak ada pasal itu bisa dibawa ke pasal-pasal karet.
RED
Presiden Jokowi Serahkan Pasal Penghinaan Presiden ke DPR. Foto: RES


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan DPR mengenai pasal tentang penghinaan presiden dalam RKUHP. Seperti dikutip dari laman setkab, Jokowi menyatakan, pasal tersebut baru masuk dalam rancangan sehingga potensi untuk diubah bisa saja dilakukan.


“Itu kan baru rancangan saja kok ramai. Masalah seperti itu sudah saya sampaikan kemarin. Saya sejak walikota, sejak gubernur, setelah jadi presiden, entah dicemooh, diejek, dijelek-jelekan, sudah makanan sehari-hari,” kata Jokowi kepada wartawan seusai rapat konsultasi dengan pimpinan lembaga negara, di Istana Bogor, Jabar, Rabu (5/8) petang.


Jokowi juga menyampaikan, jika dilihat di negara-negara lain, Presiden merupakan symbol of state. Sehingga banyak ketentuan yang mengaturnya. Namun, jika di Indonesia terdapat sejumlah ketentuan yang tidak usah diatur untuk presiden, ia pun tidak akan mempermasalahkan.


“Nanti di wakil-wakil rakyat itu kan… Sekali lagi ini kan rancangan dan itu pemerintah yang lalu juga mengusulkan itu. Ini kan dilanjutkan, dimasukan lagi,” tegas Jokowi.


Jokowi mengingatkan, keberadaan pasal yang lebih jelas seperti penghinaan terhadap presiden tersebut semakin bisa dibedakan kritikan dan koreksi terhadap pemerintah. Namun, jika pasal tersebut dihapuskan, kritikan atau koreksi tersebut bisa dibawa ke pasal-pasal karet lainnya, seperti pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan.


Saat ditanya oleh wartawan apakah penegak hukum tidak akan menjadi reaktif jika pasal tersebut bukan delik aduan? “Tadi sudah saya sampaikan, saya sejak walikota, gubernur, presiden, dimaki, dicaci, diejek kan juga diem. Apa saya pernah bereaksi? Saya tanya ke kamu? Pernah?” jawab Jokowi setengah bertanya, yang kemudian dijawab oleh wartawan belum.


Mengenai pandangan bahwa menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden yang sudah pernah dicabut Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan feodal karena membedakan presiden dengan rakyat, ini jawaban Jokowi. “Kalau tanya 100 orang ya pendapatnya beda-beda, tanya 1000 orang pendapatnya beda-beda,” katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua