Jokowi Akui Persoalan Bangsa Masih Menumpuk
Berita

Jokowi Akui Persoalan Bangsa Masih Menumpuk

Selain masalah kesejahteraan, praktik korupsi masih terus terjadi dan penegakan hukum belum maksimal.

Oleh:
RFQ
Bacaan 2 Menit
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pertamanya dalam Sidang bersama DPD dan DPR Tahun 2015 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). Foto: RES
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pertamanya dalam Sidang bersama DPD dan DPR Tahun 2015 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). Foto: RES
Pemerintahan di bawah tampuk kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terus menjadi sorotan publik. Pemerintahan yang sudah berjalan hampir satu tahun itu masih didera sejumlah persoalan bangsa . Hal itu diakui Jokowi dalam pidato kenegaraan saat sidang tahunan MPR, di Komplek Gedung Parlemen, Jumat (14/8).

“Pemerintah mengakui masih banyak persoalan yang menghadang kita,” ujarnya.

Sejumlah persoalan itu antara lain, ketidakstabilan harga pangan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan antar wilayah masih terbuka. Ironisnya, praktik korupsi dari tahun ke tahun masih terus terjadi. Bahkan, penegakan hukum belum berjalan maksimal. Mengatasi persoalan bangsa tersebut, pemerintah pun kata Jokowi, akan bekerja keras.

“Khususnya di ranah politik, terutama menyangkut pertentangan internal di beberapa partai politik, pemerintah bersikap netral, dan berharap persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, perombakan Kabinet Kerja yang baru dilakukan prinsipnya dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah. Dengan begitu, percepatan pembangunan nasional dapat terwujud. Ia menilai perombakan kabinet merupakan jembatan terbaik dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

“Perombakan Kabinet tersebut adalah salah satu jembatan terbaik untuk mewujudkan janji saya pada rakyat, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan mereka,” katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpendapat percepatan menjadikan Indonesia negara yang adil dan makmur mesti mendapat dukungan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, mengatasi persoalan bangsa amatlah ditentukan oleh kinerja dan kekompakan lembaga-lembaga negara. Kekompakan tersebut dipandang akan memperkuat sistem presidensial, sehingga jalannya pemerintahan dapat menjadi stabil.

“Dengan demikian, pemerintah akan mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” katanya.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menambahkan, hari kemerdekaan menjadi momentum bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan  penataan dan pembenahan terhadap berbagai permasalahan bangsa. Mulai kejahatan korupsi, konflik horizontal vertikal, penegakan hukum, pengangguran hingga kemiskinan. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya serius pemerintah yang berkesinambungan untuk terus memantapkan semangat nasionalisme.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu berpandangan kunci kemajuan bangsa adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Menurutnya, tantangan masa depan bangsa Indonesia terletak pada sumber daya manusia yang kompetitif, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang strategis.

“Seperti teknologi pangan, energi, dan trasportasi darat, laut dan udara,” ujarnya.

Mantan Menteri Kehutanan itu melonjaknya jumlah penduduk menjadi tantangan pemerintah akan pemenuhan kebutuhan pangan dan energi. Sementara kebutuhan transportasi menjadi penting lantaran Indonesia merupakan negara maritim.

“Ini juga akan mendorong produktifitas dan inovasi nasional, penciptaan lapangan pekerjaan, terbangunnya sumber daya manusia berkemampuan tinggi, meningkatkan devisa, memperbaiki neraca perdagangan dan meningkatan pendapatan negara,” pungkasnya.
Tags:

Berita Terkait