Selasa, 18 August 2015

Pemohon Minta Pemeriksaan HUM Seperti Sidang MK

Majelis memberi catatan atas kerugian konstitusional dan petitum permohonan.
ASH
Gedung MK. Foto: RES

Sidang perdana pengujian Pasal 40 ayat (2)  tentang Perubahan Kedua Atas  Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK). Forum ini  mempersoalkan aturan pembacaan putusan MA ‘terbuka untuk umum’ termasuk hak uji materi (HUM). Seharusnya sifat terbuka itu dimaknai bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka.
 
“Kami minta Pasal 40 ayat (2) UU MA konstitusional khususnya sidang HUM , bisa melakukan perbaikan, menghadirkan ahli karena kapasitas (kemampuan) hakim agung terbatas,” ujar Ketua FKHK, Victor
 
Pasal 40 ayat (2) UU MA menyebutkan “Dalam penjelasannya disebutkan 
 
Dia menilai selama ini proses sidang HUM di MA tidak transparan atau tertutup. Padahal, setiap putusan MA termasuk sidang harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. “Kita pernah ajukan uji materi Perpres No. 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Kepresidenan tanpa ada perbaikan apa-apa, langsung diputus oleh MA. Kita tidak tahu kapan disidangkan dan diputus,” keluhnya.
 
Victor mengakui tidak semua persidangan yang tidak memenuhi prinsip terbuka untuk umum batal demi hukum. Soalnya, ada beberapa perkara yang dikecualikan UU untuk digelar secara tertutup, seperti perkara perceraian atau pidana anak. Namun, putusannya wajib diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum agar sah dan memiliki kekuatan hukum.
 
Peradilan tingkat MA, prinsip sidang terbuka untuk umum dalam persidangan tidak berlaku. Sebab, MA sebagai 
 
Dia mengakui
 
“Persoalannya, perkara HUM memiliki karakteristik berbeda dengan perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara yang semestinya hukum acaranya dibedakan menyangkut sifat terbuka dan tertutup sidang HUM. Soalnya, sifat peraturan perundang-undangan (di bawah UU) berlaku umum untuk seluruh warga negara dan putusannya bersifat ,” dalihnya.
 
Pemohon lainnya, Syaugi Pratama menambahkan Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman konsekuensi logisnya adalah sidang harus dibuka sejak pertama kali pemeriksaan sampai dengan sidang putusan. “Ketika hukum acaranya tidak diatur undang-undang, seharusnya tidak diatur lewat Perma, tetapi prinsipnya diatur dulu melalui undang-undang atau setingkat undang-undang seperti di (putusan) MK.”
 
Menanggapi permohonan, anggota majelis panel Patrialis Akbar menilai permohonan menyangkut perkara konkrit yang menyangkut implementasi norma yang dialami pemohon. “Coba diperhalus lagi nanti agar kesannya permohonan ini tidak berkenaan dengan menguji implementasi norma. Jadi bagaimana bisa memunculkan memang ada persoalan norma,” kata Patrialis mengingatkan.
 
Selain itu, pemohon perlu menguraikan persoalan kerugian konstitusional yang akan menguatkan posisi (kedudukan hukum). “Kalau kita dirugikan, ini pintu masuk supaya posisinya bisa diterima sebagai pihak yang memiliki .
 
Soal petitum yang meminta (konstitusional bersyarat) agar Pasal 40 ayat (2) UU MA itu tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai khusus untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang harus digelar dalam sidang terbuka untuk umum. “Jadi, Saudara inginkan seperti ini, kasus lain tidak?” “Iya yang Mulia,” jawab Victor.
 
“Kalau dinyatakan tidak bertentangan, sudah selesai urusannya. Dia tidak bertentangan, masa kita dimaknai lagi? Sebaiknya kalau diubah bunyi pasal aslinya dinyatakan bertentangan, bukan tidak bertentangan,” sarannya.  
 
yakni Muhammad Hafidz, Wahidin, dan Solihin juga pernah mempersoalkan sifat tertutupnya HUM di MA. Bedanya, Muhammad Hafidz dkk mempersoalkan Pasal 31A ayat (4) huruf UU MA terkait aturan jangka waktu (14 hari) proses pemeriksaan permohonan HUM yang faktanya terkesan bersifat tertutup untuk umum.
 
Mereka menilai, tertutupnya proses pemeriksaan uji materi peraturan perundangan-undangan di bawah undang-undang ini mengikis atau mengurangi akuntabilitas hakim agung yang memeriksa dan mengadili permohonan ini. Karenanya, mereka meminta  proses pemeriksaan dan pembacaan putusan uji materi dilakuan secara terbuka untuk umum mengingat peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian berdampak pada masyarakat luas . Permohonan ini tinggal menunggu putusan MK.
UU No. 3 Tahun 2009UU No. 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung (MA) terhadap UUD 1945 digelar di Mahkamah Konstitusi. Pemohonnya, Forum 

seharusnya dimaknai seperti sidang di MKSantoso Tandiasa dalam sidang pendahuluan yang diketuai Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/8).

Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. “Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini batal menurut hukum.”

(judicial review)judicial review



judex jurist hanya memeriksa penerapan hukumnya saja, tidak menggelar sidang terbuka layaknya pengadilan tingkat pertama. Namun, putusan MA juga wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jika tidak, putusannya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

sesuai putusan MK No. 78/PUU-X/2012, model peradilan judex jurist tetap dianggap konstitusional karena ada perbedaan karakteristik hukum acara pada pengadilan tingkat pertama dan MA dan hak informasi para pihak berkepentingan tetap terpenuhi karena salinan putusan tetap diberikan para pihak.

erga omnes





legal standinglegal standing

conditionally constitutional



Beberapa orang buruhh

(erga omnes)

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua